Penegak Hukum Diminta Segera Ungkap Dugaan Monopoli Lelang Proyek di Dinas PU Rote

0
311
Audit (Ilustrasi)

ROTE NDAO (Garudanews.id) –  Praktik monopoli pekerjaan proyek di sejumlah daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kerap terjadi. Persoalan tersebut sepertinya luput dari pengawasan lembaga penegak hukum.

Padahal, dalam kasus itu diindikasikan ada dugaan kong-kalingkong antara pejabat di dinas yang membidangi infrastruktur tersebut dengan pihak kontraktor. Sementara, undang-undang nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur mengenai larangan monopoli. Namun, peraturan tersebut kerap ditabrak oleh sejumlah pihak. Seperti di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Dalam catatan Nasional Corruption Watch (NCW) setidaknya ada beberapa perusahaan yang sering mendapatkan paket proyek  di dinas PU. Namun sayangnya hanya dimonopoli oleh perusahaan yang  itu-itu saja.

“Berdasarkan informasi yang kami dapat, salah satu perusahaan yang sering mendapatkan paket pekerjaan adalah (CV JK). Bahkan , pada proyek tahun anggaran 2018 ini konon CV itulah yang menguasai,” ujar ketua bidang Hukum NCW, Ismail Ibrahim dalam keterangannya kepada garudanews.id, Kamis (8/11).

Kalau demikian terjadi, kata Ismail, hal itu sudah masuk monopoli. Karena dalam praktiknya, monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu.

“Sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Merugikan kepentingan umum ini tentunya seperti akan timbulnya kerugian negara,” jelas dia.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan,  pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. “Jadi sebenarnya sudah jelas diatur, tinggal KPPU membuktikan dengan fakta dan data. Penegak hukum juga silahkan masuk, soal diduga adanya kerugian negara.

Lanjut Ismail, dugaan praktik monopoli di dinas PU Rote Ndao dengan CV JK perlu adanya tindakan hukum. Dalam hal ini pihak Kejaksaan maupun Kepolisian harus segera melakukan penelidikan.

“Bagaimana mungkin CV JK dapat mengerjakan tiga paket proyek sekaligus pada satu mata anggaran yaitu APBD Tahun 2018.  inikan sudah persekongkolan antara pengusaha dan kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, CV JK pada tahun 2018 ini mendapatkan tiga paket pekerjaan. Yakni Jalan Lapen, pekerjaan peningkatan ruas jalan Lingkar Oelolot (Lapen) dengan pagu, Rp800,000,000,. Dengan penawaran Rp 779, 807,000,00. di Desa Oelolot Kecamatan Rote Barat.

Kemudian, CV JK juga mendapatkan paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Lingkar Oetutulu (Lapen) dengan pagu anggaran Rp800, 000,000 , angka penawaran Rp750, 000,000.

Selanjutnya, masih pada perusahaan tersebut juga mendapatkan pekerjaan dari Dinas PU yakni pekerjaan Embung Kolikimu (Lanjutan) pengerjaan konstruksi pada dengan pagu anggaran Rp500,000,000. Yang menarik adalah, CV BS,  SBU-nya sudah mati tapi masih bisa menang lelang di dinas PU. (Dance)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here