Pengacara Novanto “Ngotot” Pemanggilan Kliennya Harus Seizin Presiden

0
28040
Mantan Kuasa Hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi

JAKARTA (Garudanews.id) – Kuasa Hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi mengungkapkan, penetapan Setya Novanto menjadi tersangka kembali tidak bisa dilakukan,  sebab kasus tersebut sudah menang di praperadilan.

“Putusan praperadilan menegaskan bahwa KPK tidak bisa menjeratnya lagi. Tetapi KPK tetap melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan yang mana pada waktu lalu dalam sidang prapradilan telah di menangkan oleh Satya Novanto di Pengadilan Negeri Jakrta-Selatan,” ujar Fredrich saat memberikan keterangan di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, (14/11) kemarin.

Akibat perlawanan yang dilakukan oleh pihak KPK, dirinya mengaku telah melaporkan balik kasus tersebut ke Mabes Polri.  “Saya menjerat dengan Pasal 414 dengan ancaman, Barang Siapa yang Melawan Putusan Pengadilan akan kena Pidana paling lama 9 tahun Penjara,” tegas Fredrich.

Menurut Fredrich Yunadi sekarang ini KPK sudah terduga, seharusnya Pimpinan KPK  mengundurkan diri menurut undang-undang KPK.

Fredrich Yunadi, juga melakukan judicial review terhadap UU KPK, pasal 46 ayat 1 dan 2. Pasal ini digugat lantaran dianggap mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945. KPK menggunakan pasal tesebut menjadi dasar pemanggilan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik.

Sementara itu, mengacu kepada Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 80 F UU MD3, Fredrich mengatakan bahwa anggota dewan memiliki hak imunitas.

Fredrich Yunadi menjelaskan, bahwa KPK tidak memiliki legal standing wewenang untuk memanggil anggota DPR. Apa yang terjadi kalau mereka itu di sentuh oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Tentu tiap hari kerjanya anggota dewan di pangil-di pangil dan di periksa. Berarti akan terjadi kelumpuhan legislasi, dan selanjutnya Pemerintah kita juga akan Lumpuh,” ucap Fredrich Yunadi.

Menurut pandangan dirinya, pemanggilan anggota dewan oleh KPK tutur dia, harus seizin Presiden. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan putusan MK Nomer 76 Tahun 2014 tentang revisi Pasal 224 ayat 5 UU MD3. Tanpa izin Presiden, maka pemanggilan pemeriksaan atas Setya Novanto oleh KPK dinilai mengesampingkan UUD 1945.

Hukum harus di tegakan jangan ‘perkosa’ hukum dan jangan di permainkan. Hukum juga harus dihormati. “Kalau tidak Menghormati UUD 1945 tidak usah ada di indonesia. Jadi semua undang-undang tidak boleh berseberangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 merupakan konstitusi paling tinggi dari hirarki konstitusi,” pungkasnya. (hnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here