Peningkatan Infrastruktur Perlancar Proses Distribusi Bahan Pokok

0
128
Ketua Litbang Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Infonesia (APPSI) Rizal E Halim,  dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/10).

JAKARTA (Garudanews.id) –  Guna menekan mata rantai distribusi barang yang panjang, pemerintah saat ini terus melakukan upaya pembangunan infrastruktur.  Hal itu dilakukan agar proses transportasi pengangkutan bahan pokok bagi masyarakat dapat berjalan lancar.

Pasalnya,  proses distribusi yang panjang menjadi salah satu penyebab gejolak harga kebutuhan di pasaran. Hal ini disampaikan  Ketua Litbang Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Infonesia (APPSI) Rizal E Halim,  dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/10).

“Kita selalu mendukunglah apa yang dikerjakan pemerintah, upaya menghadirkan rantai distribusi yang lebih sederhana, kita tidak akan berhenti memberikan masukan kepada pemerintah,” ucapnya

Apalagi, saat ini Indonesia belum menerapkan sistem transportasi terpadu. Sebagian besar distribusi barang masih dilakukan melalui jalur darat.

“Padahal, ada pilihan melalui jalur laut yang jauh lebih murah dan akan menjadi sangat murah jika dalam jumlah besar. Bayangkan, distribusi melalui jalur darat memakan waktu, berimbas kepada kemacetan, biaya angkut yang tinggi tapi kapasitas angkutnya kecil. Belum termasuk pengaruh nilai tukar Rupiah yang anjlok. Kalau Dollar naik tentu harga BBM juga ikutan naik karena kita impor,” ujar  Rizal.

Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan sinergi antar pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, LSM, Pemda dan PD Pasar Jaya.

“Kita sederhanakan rantai distribusi, mekanisme pasar yang efisien dari sisi pedagang maupun pemerintah, iklim pasar yang kondusif serta pembangunan infrastruktur,” tutur Rizal E Halim.

Ia menilai kebijakan pemerintah menerbitkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 sudah sangat tepat. Namun tidak cukup sampai di situ, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak untuk meminimalisir permainan dalam distribusi barang.

“Jangan sampai regulasinya hanya Permendag saja. Itu tidak cukup untuk meredam gejolak harga di pasaran. Misalnya gula, yang seharusnya Rp 12.500 per kilogramnya di lapangan bisa saja harganya lebih tinggi,” ucapnya.

Diretur Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Kementerian Perdagagan Tuti Prahastuti mengatakan, guna meminimalisir mata rantai distribuusi, kini pihaknya telah berkordinasi dengan lintas kementerian, malalui Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) yang didalamnya ada Polri, Kemendag, Kementan, dan KPPU.

Hal itu dilakukan guna menjaga stabilitas pangan nasional agar tidak terjadi gejolak, baik ketika proses distribusi maupun saat penentuan harga di pasaran. Menurutnya, guna menjaga ketersidaan bahan pokok pihaknya tetap memegang teguh pada mekanisme pasar yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. (Jim)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here