PGRI Purwakarta Larang Keras Guru Berpolitik Praktis

0
384
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabuapaten Purwakarta, Rusmita Enung Danusi. (tengah)

PURWAKARTA (Garudanews.id) – Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Purwakarta dan pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Barat yang serentak di laksanakan tahun 2018 mendatang. Pemerintah secara tegas melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih lagi organisasi independen propesi guru untuk berpolitik praktis pada tahapan kampanye mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabuapaten Purwakarta, Rusmita Enung Danusi. Pihaknya secara tergas melarang seluruh anggotanya yang mayoritas profesi guru ikut dalam ajang Pilkada maupun Pilgub secara praktis pada tahapan kampanye berlangsung, Hal ini untuk menjaga kredibilitas dan independesi organisasi guru secara  profesional.

“Secara tegas Mendikbud dan Menpan-RB sudah membuat aturan tegas terkait para PNS yang dilarang berpolitik praktis terlebih pada tahapan kampanye  terbuka pada Pilkada dan Pilgub tahun depan,” tegas Rasmita di hadapan ratusan guru usai menutup konfrensi cabang PGRI di Kecamatan Cibatu, Purwakarta , Kamis (26/10)

Lebih jelas Rasmita mengaku untuk anggaota guru yang tergabung dalam wadah organisasi PGRI di Kabupaten Purwakarta sudah mencapai sekitar 10 ribu,  Jadi tahun politik ini memang rawan pelanggaran.

“Kita tidak menampik memang tahun poltik ini rawan pelanggaran terutama mengawasi para guru yang sudah mencapai ribuan ini,” ujar pejabat yang berkaca minus ini.

Namun untuk para guru, pihaknya optimis dalam menghadapi Pilkada maupun Pilgub para guru sudah cerdas menentukan sikapnya yang propesional karna secara hak guru juga punya hak untuk memberikan suaranya demi terciptanya tatanan demokrasi di Indonesia ini.

“Memang secara langsung dilarang berpolitik praktis namun guru juga bisa menyalurkan hak suaranya dalam menentukan pemimpin yang terbaik,” papar mantan Kadisdik ini.

Sedangkan dalam memperjuangan nasib guru wadah organisasi PGRI sudah memperjuangkan aspirasi yakni melalui program bantuan sertifiasi dan tunjangan propesi yang sudah berjalan,  sementara untuk guru honorer masih tetap sedang diaspirasikan kepada pemerintah Pusat untuk diangkat menjadi PNS.

“Semoga nasib guru baik sudah PNS maupun honores tetap diperjuangkan terlebih lagi masih honor harus diangkat jadi PNS sehingga kesejahtraan merata”harap Rasmita. (Fuljo/Kris/hnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here