PNS Tidak Boleh Ambil Jatah Gas Subsidi Dalam Operasi Pasar

0
145
Salah satu pangkalan yang menulis kekosongan gas elpiji 3 kg. (Foto: Pendi/Grudanews)

BOGOR (Garudanews.id) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh mengambil jatah gas elpiji 3 kg dalam operasi pasar gas bersubsidi.

“Seharusnya PNS tidak boleh menggunakan gas elpiji 3 kg yang  merupakan gas subsidi. Operasi pasar gas bersubsidi hanya diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu,”tegas Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas ) Regional Bogor, Bahriun Sinaga kepada garudanews.id, Kamis (7/12)

Menurut Sinaga, penggunaan gas bersubsidi hanya boleh digunakan pada masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 2 juta sedangkan PNS berpenghasilan lebih dari itu.

“Walaupun mereka kerja di kelurahan tapi tetap saja mereka kerja di kantor pemerintah yang di gaji pemerintah.Mana besar lagi gajinya,”terangnya.

Kata Sinaga, apapun alasannya PNS tidak boleh mengambil jatah gas subsidi dan berarti PNS sudah memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.

“Itu berarti ngajarin tidak benar dan nanti akan merembet ke PNS yang lain,”ketusnya.

Sinaga berjanji, pihaknya akan melaporkan hal itu ke dinas terkait. “Nanti saya laporkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian, jadi biar mereka yang menindak lanjuti,”tuturnya.

Dan sekedar informasi, bahwa penggunaan gas subsidi hanya boleh digunakan oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 2 juta, sedangkan PNS mendapat penghasilan lebih.

“Aturan itu tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 mengatur bahwa LPG bersubsidi 3 kg diperuntukan hanya penggunaan rumah tangga dan usaha mikro,”pungkasnya (ded).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here