PPMI Desak MA Hukum Berat Pelaku Penista Agama

0
443
Massa dari PPMI saat melakukan aksi damai dengan longmarch dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung (MA).  Foto: dok.garudanews.

JAKARTA (Garudanews.id) – Ratusan  ribu massa dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) bersama Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), melakukan aksi damai dengan longmarch dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung (MA), Jumat (5/5).

PPMI meminta MA untuk memberikan putusan yang seberat-beratnya kepada pelaku penistaan agama Basuki Thajaja Purnama alias Ahok, dalam sidang putusan tanggal 9 Mei 2017 mendatang.

“Kita meminta kepada MA untuk menegakkan supremasi hukum setegak-tegaknya. Demi keutuhan dan keadilan bangsa Indonesia,” tegas Presiden PPMI, Wahidin saat dikonfirmasi garudanews.id.

Ia menilai tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun dari Jaksa tidak memenuhi rasa keadilan. Karena para pelaku penistaan agama itu seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal.

Artinya kata dia, jika dalam masa percobaan dua tahun penista agama tidak melakukan pelanggaran hukum, maka tidak ada tidak akan ada hukuman penjara.

“Hal ini sangat berbahaya bagi supremasi hukum di Indonesia. Kenapa hanya si penista agama itu saja yang mendapatkan hukuman yang ringan, sementara penista-penista agama sebelumnya seperti Lia Eden dan Arswendo mendapatkan hukuman yang maksimal,” ungkapnya.

Bahkan, ia melihat hal itu bisa menjadi yurisprudensi hukum bagi kasus penistaan agama yang lain. “Ini bisa menjadi preseden buruk bagi keutuhan NKRI,” paparnya.

Wahidin menilai penegakan hukum saat ini sangat mudah diintervensi oleh penguasa.

“Seharusnya hukum bisa berdiri sendiri dan independen. Tidak diintervensi oleh pihak manapun, dari eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Jika hal itu dibiarkan, lanjut dia, maka akan berbahaya terhadap keutuhan bangsa.

“Saat ini masih kerap terjadi pertikaian dimana-mana, itu karena hukum belum bisa ditegakkan seadil-adilnya,” bebernya.

Di tempat yang sama, Panglima Ababil, Zulkhair, menilai tuntutan penjara satu tahun dan masa percobaan dua tahun terhadap Ahok tidak mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan di mata hukum.

“Seakan-akan hukum di negara ini tajam bagi rakyat dan tumpul untuk para penguasa,” ungkapnya.

Laskar Ababil dan seluruh umat Islam, lanjut dia, akan terus menjaga tegaknya supremasi hukum bagi pelaku penista agama.

“Kita minta pelaku penista agama bisa dihukum seberat-beratnya, karena sudah merusak kebhinekaan di Indonesia,” pungkasnya. (hap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here