Presiden: Satu Rupiah Pun Uang Negara Tidak Boleh Dikorupsi

0
220
Sejumlah Menteri Kabinet Kerja saat melakukan rapat kabinet di Istana Bogor pada Selasa, (6/12), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA  (Garudanews.id) – Presiden Jokowi kembali menegaskan pesannya tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya dalam pengelolaan anggaran. Dia pun meminta satu rupiah pun uang negara, tidak boleh disalahgunakan. Semuanya harus untuk kemaslahatan rakyat. Rakyat harus merasakannya.

Hal itu dikatakan Kepala Negara aat membuka, ” Acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat dan Lingkungan Negara Lainnya,” di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, (5/12).

“Jaga kepercayaan rakyat. Setiap penggunaan uang satu rupiah pun  harus untuk kepentingan dan dipertanggungjawabkan kepada  rakyat,” kata Presiden Jokowi.

Acara itu sendiri selain dihadiri oleh Presiden, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejumlah pejabat tinggi negara seperti Ketua BPK, Anggota BPK, Gubernur Bank Indonesia dan beberapa menteri kabinet kerja juga hadir. Pertemuan di Istana Bogor juga dihadiri oleh para pejabat eselon I kementerian dan lembaga.

Tujuan dari acara itu sendiri, untuk membangun komitmen bersama dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran tahun 2017. Seperti diketahui terkait itu, realisasi opini 2016 kementerian dan lembaga yang mendapat predikat WTP mencapai 84 %. Sementara opini WTP yang didapat daerah mencapai  70 %. Secara umum ada peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta, pemeriksaan akhir tahun jangan dianggap sebagai kegiatan rutin tahunan. Dan, Presiden juga menegaskan opini WTP yang diraih,  bukan Prestasi tapi kewajiban kementerian dan lembaga. Selain itu juga  merupakan  bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN.

“WTP  adalah sebagai sebuah standar kinerja lembaga Pemerintah. Memperoleh WTP saja tidak cukup harus dipastikan tidak ada satu rupiah pun yang dikorupsi,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu juga, kepala negara meminta kementerian dan lembaga untuk terbuka dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan BPK. (Gum/Hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here