Reklame Ilegal Milik Kemendagri Dibongkar Petugas DPKPP Bogor

0
381
Pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, di pimpin Kabid PSU, di dampingi Koordinator Markas Pejuang Bogor (MPB), melakukan pembongkaran plang/reklame Ilegal fasos-fasum milik perumahan Pura Bojonggede

BOGOR (Garudanews.id) – Pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, di pimpin Kabid PSU, di dampingi Koordinator Markas Pejuang Bogor (MPB), melakukan pembongkaran plang/reklame Ilegal fasos-fasum milik perumahan Pura Bojonggede yang di klaim oleh oknum yang mengatasnamakan dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan sekaligus melakukan pemasangan Plang baru yang ber-site plane.

Kepala bidang (Kabid) Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Dede Armansyah mengatakan  bahwa beberapa lahan fasos-fasum yang berada di perumahan Pura Bojonggede, memang sah hak milik perumahan, berdasarkan Site Plan 593 – 32/31- FIS. BAPP/96.27/3/96.

“Ini menyikapi surat laporan dari Kadus VII Pura Bojonggede, Salim Bauzi beberapa waktu lalu tentang hak kepemilikan fasos-fasum yang diklaim hak milik karyawan Kemendagri dan telah dipasang reklame secara ilegal,” ungkap Dede, Kamis (12/10).

“Hal ini telah kami koordinasikan dengan Sekretaris jendral Kemendagri terkait pemasangan plang di lahan PSU perumahan. Pihak Kemendagri menyatakan berdasarkan surat keputusan Kemendagri dalam upaya melakukan pengamanan aset-aset milik karyawan atau aset milik kemendagri. Akan tetapi yang telah dilakukan Kemendagri ternyata tidak sesuai data dan salah tempat,” papar Dede.

Sementara Koordinator Markas Pejuang Bogor (MPB), Atiek Yulis Setyowati dalam pernyataannya mengungkapkan, Kemendagri tidak bisa asal memasang plang tidak berdasarkan data karena mereka tidak mempunyai dokumen.

“Kami akan tunjukkan bahwa mereka salah berdasar Site Plan, dan kita pasang plang bahwa kawasan yang mereka “lirik” salah sasaran. MPB meminta Pemda Kabupaten Bogor melalui DPKPP mulai sekarang antisipasi untuk mengamankan seluruh fasos – fasum yang ada di seluruh perumahan, menghindari oknum – oknum untuk bermain, dan MPB akan terus mengawal segala Kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.

Kepala Desa (Kades) Tajurhalang, Saipudin, saat dimintai keterangan, menerangkan bahwa pembongkaran plang ini dilakukan karena meresahkan warga perumahan Pura Bojonggede, dikarenakan warga merasa lahan fasos-fasum tersebut merupakan hak milik perumahan Pura Gojonggede. “Akan tetapi sekitar sebulan lalu dipasang Plang Ilegal oleh oknum yang mengatasnamakan kemendagri, di dua titik lahan fasos-fasum dari empat titik lahan yang ada di perumahan Pura Bojongede,” tukasnya. (Apih)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here