Soal Dugaan Ijazah Palsu Bacaleg Demokrat, Bawaslu Akan Ambil Tindakan

0
426
Ilustrasi

ROTE NDAO  (Garudanews.id) – Dugaan kepemilikkan Ijazah palsu Bacaleg asal Partai Demokrat Dapil 1 masih menyisakan sejumlah persoalan. Pasalnya setelah dinyatakan memenuhi syarat daftar caleg sementara (DCS) Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),  menemukan sejumlah kejanggalan terkait keabsahan ijazah  tersebut.

Deni Saudale, selaku juru bicara KPUD Rote Ndao, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat kepada pihak Polres Rote Ndao, terkait klarifikasi soal ijazah Welem Paulus Bacaleg asal Partai Demokrat yang berasal dari SMK Negeri 2 Kabupaten Ende yang sebelumnya bernama STM Negeri Ende maupun Universitas Darul Ulum.

“Namun kami tengah menunggu Ketua KPUD Kabupaten Rote Ndao, Hofra Anakay kembali dari luar daerah selanjutnya berkonsultasi lagi dengan Pihak Polres Rote Ndao,” ujar Deni Saudale, jumat pekan kemarin.

Deni menegaskan bahwa pada saat mendaftar dan melengkapi seluruh berkas bacaleg bahkan pada saat klarifikasi tangapan publik Welem Paulus tidak membawa ijazah STM yang asli, Welem paulus, lanjut dia, hanya memasukan Foto copy saja. Sedangkan Ijazah S1 dan Foto foto serta video.

“Akan tetapi itu bukan menjadi dasar bukti akurat. Apalagi pihak universitas tidak mengenal orang yang menandatangani Ijazah SI tersebut dan nama Welem tidak terdaftar dalam dakumen apapun sebagai alumni Universitas Darul Ulum oleh karena itu kami juga sudah menyerahkan kepada Bawaslu untuk di tindak lanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Rote Ndao,Ade Irsyam Sitepu Siregar,SH S.ik ketika di konfirmasi pada Sabtu (8/9) petang, mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari KPUD terkait ijazah tersebut namun belum mengetahui secara pasti apa maksud dari surat yang di sampaikan oleh KPUD Kabupaten Rote Ndao itu.

“Jadi dia (KPUD-red)  mau suruh polisi apa?. Untuk menentukan itu ijazah palsu atau tidak itu bukan tugas polisi,” katanya.

Menurutnya, polisi hanya melakukan penyidikan, selanjutnya pihak pengadilan yang memutuskan. Tapi, kata dia, kalau mencari tentang keabsahan itu asli atau palsu soal ijazah, KPU sendiri sebetulnya bisa  secara langsung klarifikasi kepada pihak sekolah dan universitas.

Emangnya polisi yang tentukan itu dokumen persyaratan memenuhi syarat apa enggak. Takut apa ya mereka lah wong jelas jelas tidak penuhi syarat,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Kasat, sebelum persoalan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian, KPUD terlebih dahulu  meminta klarifikasi secara langsung ke sekolah maupun universitas tersebut. Kemudian membuat berita acara bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar.

“Mau menungu apalagi, silakan KPU Kabupaten Rote Ndao laksanakan sesuai PKPU yang ada sebab tugas kami adalah menyelidiki,dan KPU sendiri harus mengetahui secara jelas tupoksinya, kan ada Bawaslu,” terangnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao,Tarsis Toumeluk mengatakan pihaknya akan segera menindak lanjuti dan melakukan penelusuran terkait laporan keabsahan kedua ijazah yang diduga palsu tersebut.

“Sebab sudah ada yang melapor, apalagi kami sudah menerima hasil berita acara hasil klarifikasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak KPUD Kabupaten Rote Ndao dari STM Ende yang sudah berubah nama menjadi SMK Negeri 2 Ende. Selain itu ada klarifikasi dari universitas Darul Ulum Jombang,” singkatnya. (Dance)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here