Soal Silang Pendapat antara Menteri Susi dan Luhut, Apa Kata Dewan?

0
58

JAKARTA (Garudanews.id) – Menanggapi polemik antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia, Anggota Komisi IV DPR RI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Disamping dapat menimbulkan kegaduhan juga dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antarkementerian dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indinesia.

“Sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Apalagi subyek hukumnya adalah kapal asing (WNA). Hal tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum,” ujar Sa’adi seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id, Kamis, (11/1)

Terkait dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum sudah sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4).

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” lanjut dia.

Selain itu sanksi tersebut juga diatur dalam Pasal 76A “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah
mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”.

Menurutnya,  pembakaran dan atau penenggelaman kapal bukan satu-satunya bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Hakim pengadilan juga bisa menggunakan Pasal 76C (1) “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara”. Atau Pasal 76C ayat (5) “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan”.

“Menurut saya ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi. Untuk penegakan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement untuk menjaga kedaulatan laut kita,” ujarnya.

Sedangkan untuk peningkatan produksi seharusnya, kata dia,  Pak Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan.

“Yaitu berbagai peraturan menteri KP yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi,” pungkasnya.

Sebelumnya, soal kebijakan penenggelaman kapal asing, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai silang pendapat dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan.

Ketika Luhut meminta Susi menghentikan penenggelaman kapal asing dan menghimbau agar kapal-kapal asing yang disita diperuntukkan bagi nelayan yang membutuhkan, Susi tampaknya bergeming dengan sikapnya, tidak meng’iya’kan dan menyerahkan masalahnya pada undang-undang (UU) yang berlaku dan kepada Presiden Joko Widodo.

“Kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” kata Susi yang terungkap dalam keterangannya yang di unggah dalam laman KKP, Selasa (9/1) kemarin. (eng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here