Teror BOM Dalam Perspektif Hukum

1

Oleh: Dr. Adi Suparto

Dalam upaya memenuhi tentutan hak asasi bagi seluruh warga negara untuk memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan terorisme, pemerintah telah merumuskan peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya ditulis PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diperkuat denagn Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terosrime.

Dirumuskannya peraturan perundang-undangan tersebut selain sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh negara dalam aspek kepastian hukum/legal, juga sebagai bukti perlunya peran serta aktif dari setiap negara untuk mengambil alih peran dalam memberantas tindak kejahatan terorisme, mengingat tindak kejahatan ini adalah tindak kejahatan luar biasa, dan benang merah kejahatan terorisme sama artinya dengan tindak pidana, yang dibenarkan pula secara ekspilisit dan implisit dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Telah berulangkali teror bom di Indonesia ini terjadi dan sebagaian diantaranya tidak terendus oleh pihak intelejen kita. Idealnya, terorisme ini dapat diantisipasi kejadian atau peristiwanya karena teror ini merupakan tindakan yang terencana dan terorganisasi sehingga harus ada strategi jitu untuk mencegah dan menanggulangi kejadian teror tersebut.

Secara umum, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yakni pendekatan hard power (keras) dan soft power (lunak) yang dikombinasikan menjadi sebuah pendekatan yang komprehensif.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, terdapat prinsip-prinsip strategis yang telah diadopsi pada skala nasional, yaitu prinsip suprermasi hukum, indiskriminasi, independensi, koorninasi, dan partisipasi. Strategi supremasi hukum, adalah upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Strategi indiskriminasi mensyaratkan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme diberlakukan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu.

Gagasan mengenai potensi terbentuknya komunitas tersangka atau suspect comminity yang menjadi sasaran penindakan terorisme hanya karena dia termasuk kedalam golongan masyarakat tertentu menjadi perhatian dalam prinsip ini.

Prinsip independensi dilaksanakan untuk tujuan menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat tanpa terpengaruh oleh tekanan negara asing atau kelompok tertentu.
Pelibatan masyarakat adalah hal penting yang seringkali terlupakan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian terorisme.

Salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah membangun sistem deteksi dini (cegah-tangkal) yang berlapis dengan ujung tombak institusi-institusi pemerintahan di tingkat komunitas mulai dari lingkukan RT/RW, dusun dan kampung. Strategi ini tentunya harus dijalankan melalui kebijakan sosialisasi yang kuat dan berlapis, tidak hanya di tingkat pemerintah provinsi yang dilakukan BNPT selama ini tetapi dilakukan hingga ke tingkat pedesaan.

Lemabaga Masyarakat Anti Teror yang ada saat ini, perlu terus digalakkan. Bila perlu dibentuk satuan hingga ke tingkat masyarakat desa. Selanjutnya, koordinasinya dilakukan secara vertikal.

Kebijakan di ranah ini, selain payung hukum (baik peraturan pemerintah daerah maupun dari badan tertentu seperti BNPT), perlu adanya panduan operasional untuk menghindariaksi premanisme atas nama pencegahan terorisme.

Untuk menjalankan
strategi ini, dapat memberdayakan institusi-institusi keamanan lokal atau kelompok masyarakat yang sudah ada.
Strategi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah dengan menggalakkkan Siskamrata (Sistem Keamanan Swadaya Masyarakat) di seluruh wilayah Indonesia dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1) menertibkan administrasi penduduk, terutama dokumen identitas dan memperbaiki sistem yang mengeluarkannya;

2) menggalakkan ketentuan wajib lapor bagi pendatang baru di tingkat komunitas;

3) membina sistem pengamanan swakarsa di tingkat komunitas yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan mengenai modusoperandi teroris dan langkah-langkah awal penanganannya serta

4) menyiagakan perangkat tanggap darurat di tingkat komunitas

Peran Media Massa
Sebagai pengamat hukum yang juga jurnalis saya bisa memahami tentang arti pentingnya media sebagai instrumen diplomasi publik pemerintah. Terorisme di dalam media massa harus digambarkan sebagai kejahatan dan masyarakat sipil harus diarahkan untuk melihatnya sebagai sesuatu yang tidak legitimate.

Legitimate Perspektif penyintas (survivor) adalah testimoni atau kesaksian orang/masyarakat yang mengalami secara langsung dampak kejahatan terorisme. Keluhan dan rasa miris mereka, harus benar-benar diangkat dan disoroti oleh media agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

Harus ada lebih banyak porsi media untuk aktivitas-aktivitas penyintas.
Media memegang peran krusial dalam penanggulangan terorisme karena merupakan salah satu front dalam perang ideologi melawan ideologi teroris (counterideology).

Media massa juga tidak dapat disangkal lagi dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk mempropagandakan tujuan-tujuannya yang dapat mengarah pada pembangunan simpati masyarakat sipil terhadap cause kelompok teroris. Meskipun simpati terhadap cause kelompok teroris tidak berarti merestui penggunaan metode terorisme itu sendiri, sebisa mungkin media massa, baik mainstream, ataupun online, tidak “memboomingkan” pemberitaan apalagi dicantumkan sebagai Head Line (HL) tentang teroris sedemikian rupa hingga membuat masyarakat lebih mudah untuk menganggap mereka pahlawan, misalnya dengan menyoroti pengeluk-elukan seseorang korban bom bunuh diri.

Beberapa bulan terkahir ini Ikatan Wartawan Online (IWO) sudah terbentuk dan hampir seluruh wilayah provinsi Indonesia telah ada pengurus dan sekretariatnya.

Media massa memang memiliki idealisme dan prinsip mereka sendiri, salah satunya adalah pemberitaanyang berimbang. Tapi, media massa tidak dapat bersikap netral dalam kasus terorisme; mereka harus membantu pemerintah dan masyarakat untuk mendelegitimasi praktik-praktik terorisme dan kekerasan secara umum.

Dalam hal ini, penegak hukum dan pemerintah mutlak membina hubungan baik dengan media massa agar perspektif-perspektifnya mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih besar daripada perspektif teroris. Tentu saja hal ini dapat dilakukan dengan tetap memelihara independensi pers karena pers tetap dianggap independen sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pada sisi yang lain meningkatkan legitimasi pemerintah dan aparat penegak hukum di mata masyarakat. Wallohu a’lam bissawab.

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.