Tiga Lembaga Ini Sepakati Peran APIP Ditingkatkan

0
115
Foto: Ist

JAKARTA (Garudanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk menjalin kerja sama mengenai finalisasi upaya peningkatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Terungkap, koordinasi ini terjalin sejak Juni 2017. Dimana, KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai peran APIP yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah korupsi di daerah.

“KPK dan Kemendagri sepakat bahwa independensi APIP harus diperbaiki,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, baru-baru ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai hambatan dan bisnis proses untuk mendorong independensi APIP agar bisa memberikan pengawasan dengan baik.

Hasil kesepakatan dalam pertemuan itu KPK, Kemenpan-RB, dan Kemendagri sepakat untuk mendorong peningkatan kelas jabatan inspektur dan memberikan independensi untuk APIP yang bertugas.

“Nanti akan setara dengan Sekertaris Daerah, namun tidak sama persis. Kelas jabatannya tidak terlalu jauh,” ujar Agus.

Selama ini, peran APIP di bawah kepala daerah dianggap tidak efektif. KPK menganggap seharusnya APIP diberikan kekuatan untuk mengawasi kepala daerah. Lewat upaya ini, independensi APIP diharapkan dapat memberikan kekuatan untuk mengawasi kepala daerah.

“Independensi APIP harus diperbaiki. Pengangkatan dan pemberhentiannya harus di evaluasi lagi. Harus disetujui Mendagri, bukan kepala daerah,” ujar Agus.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo juga sepakat bahwa realita dilapangan memang tercermin bahwa APIP tidak independen.

“Juga tidak objektif dalam melaksanakan pegawasan karena ada intervensi dari kepala daerah,” ujar Tjahjo.

Menteri Pan-RB Syafruddin ingin hal ini diselesaikan paling lambat satu bulan. Ia telah memberi perintah kepada pejabat strukturalnya untuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Syafrudin menyarankan inspektur yang diangkat nanti berasal dari proses open biddingagar tidak ada lagi kongkalikong atau intervensi dari kepala daerah.

“Jadi APIP tidak bisa ditakut-takuti lagi oleh si Bupati nanti dia akan dipecat karena sudah APIP diberikan power,” ujar Syafruddin. Syafruddin berharap hal ini dapat segera di implementasikan diakhir tahun 2018.

“Mudah-mudahan ini akan selesai dalam satu bulan dan bisa di implementasikan. Minimal ini hadiah tahun baru bagi bangsa. Supaya 2019 nanti kita bisa lihat hasil dari upaya pencegahan ini” tutup Syafruddin. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here