Tuntut Pasokan Air, Warga Sentul Lakukan Aksi Teartrikal di PDAM Bogor

0
766
Warga Perumahan Sentul, Kabupaten hari ini Kamis, 21/12, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor (Garudanews.id) – Warga Perumahan Sentul, Kabupaten hari ini Kamis, 21/12, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Merek menuntut pasokan air yang normal. Sebab selama ini air yang mengalir ke perumahan mereka tidak lancar. Menurut koordinator aksi, Deni Erlina, pasokan air di perumahan sentul sering tersendat akibat pasokan air dari PDAM ke pihak ketiga kurang lancar.

“Air adalah hak dasar dan sangat vital bagi umat manusia, di negara kita, mengenai air diatur secara jelas dalam UUD 45 pasal 33 bahwasanya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Deni dalam keterangan pembukanya.

Deni menjelaskan, MK melalui putusannya tahun 2013, telah membatalkan UU Sumber daya air tahun 2003, dan mengembalikannya ke perundangan2 mengenai pengairan thn 1974, yang menggariskan, bahwa pengusahaan air tersebut sedapat mungkin membuka peran serta masyarakat yg seluas- luasnya, melarang adanya swastanisasi air dan menegaskan kembali kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara atas air. PP 122/2015 dan PerMenPUPR 25/2016, adalah peraturan yg terbit setelah adanya putusan MK tersebut, yang isinya menetapkan aturan guna menjamin terwujudnya pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak asasi warga negara atas air dan larangan swastanisasi air.

Meski sudah ada aturan yang jelas, menurut Deni, aturan tersebut tidak dijalakan.

“Peraturan tersebut terabaikan di perumahan Sentul City karena warga harus berlangganan air bukan dengan PDAM yg merupakan sumber air dan pengolah air namun warga harus berlangganan melalui pengelola yg di tunjuk oleh pihak Sentul City,tbk yaitu Sukaputra Graha Cemerlang ( SGC ) yang hanya bertindak sebagai perantara jual beli air,” paparnya.

Pengelolaan air yg dilakukan pihak swasta yg merangkap developer telah memberikan kerugian kepada warga sentul city.

“Developer melalui anak perusahaannya yg ditunjuk sebagai pengelola yaitu PT. SGC melakukan penyatuan tagihan antara Biaya Pemeliharaan Pengelolaan Lingkungan (BPPL) dan tagihan pemakaian air, tarif BPPL dinaikkan dua kali dalam setahun oleh pihak pengelola, dan akses terhadap air dijadikan sandera oleh pengelola untuk menjamin BPPL tetap dibayar, meskipun warga tdk setuju atas pemberlakuan BPPL dan tarifnya,” tandasnya.

Para warga melakukan aksi dengan telanjang dada

Lebih jauh Deni mengatakan ketika pasokan air terhenti, PT SGC menyalahkan PDAM yang mengurangi pasokan air, ” padahal kalau memang PT SGC kompeten mengelola air seharusnya hal ini tidak terjadi, warga tidak pernah bisa melakukan klarifikasi terkait hal tersebut,”jelasnya.

PT SC dituding selalu meminta subsidi kepada PDAM dengan alasan biaya operasional tinggi. “Padahal setelah memperoleh subsidi, PT SGC menerapkan tarif kepada warga yang memberikan keuntungan besar, artinya warga hanya jadi objek penderita dari alokasi subsidi tidak tepat sasaran yaitu kepada badan usaha swasta,” imbuh Deni.

Warga juga menuding Bupati Bogor meng-aminkan apa yang dilakukan oleh pihak korporasi dalam hal ini sentul city. Terbukti pihak Pemda mengeluarkan ijin SPAM ( Sistem Pengelolaan Air Minum ) pada tanggal 1 Maret 2017, dan jelas ijin yg dikeluarkan pemda ini menyalahi aturan karena Sentul City selaku penerima ijin SPAM mengalihkan ijin tersebut kepada PT.

SGC sebagai pengelola, padahal jelas di dalam pp 122/2015 ijin SPAM untuk kebutuhan sendiri tidak boleh dikerjasamakan.

“Terlebih lagi di alihkan ke pihak lain. Hal lain adalah pihak Sentul City tdk pernah melakukan pengolahan air melainkan langsung mendistribusikan kepada warga sentul city hal ini dinyatakan oleh pihak PDAM pada saat bersaksi di PTUN bandung ( Gugatan Komite Warga Sentul City kpd Bupati bogor atas ijin SPAM Sentul City,” terang Deny.

Deni menambahkan, dalam gugatan itu, Pihak KWSC di menangkan oleh majelis hakim, di samping itu Sentul City tidak memiliki Sumber mata air baku sebagai satu syarat mutlak yg harus dimiliki jika ingin mendapatkan ijin spam, dan sumber air baku tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan warga sentul city.

“Dari sini terlihat dengan jelas bahwa pihak pengembang perumahan Sentul City hanya menjadi perantara atau makelar air”tudingya.

Warga Sentul City menuntut agar pihak PDAM Tirta Kahuripan Bogor masuk langsung melakukan distribusi air kepada warga sesuai dengan amanah UU dan Ratifikasi PBB yang sudah di setujui oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut warga selama ini PDAM Tirta Kahuripan tidak bisa melayani warga Sentul City karena alasan investasi. Hal tersebut dianggap warga mengada-ada, karena saat ini sambungan pipa sudah masuk dan warga menerima air langsung dari PDAM.

“Jika pihak sentul city mengklaim bahwa jaringan perpipaan yg ada adalah milik sentul city maka ini adalah kebohongan publik karena pipa itu sejatinya adalah utilitas umum yg sudah dibayar oleh warga pada saat membeli rumah dan seharusnya sdh di serahkan pengembang yaitu PT. Sentul City, tbk kepada Pemda dalam kurun waktu satu tahun setelah selesai pembangunan sesuai dengan Permendagri 9/2009 dan paling lambat 6 bulan menurut Perda Bogor no 7/2012,” Pungkasnya.

Selain hal tersebut warga juga mempertanyakan apa yg terjadi antara PT. Sentul city , tbk dan Pemda Bogor sehingga sampai saat ini tidak ada serah terima cluster-cluster yg sudah bertahun -tahun selesai di bangun.

Saat ini warga Sentul City tidak bisa menerima air sepanjang hari, ada jam-jam tertentu dimana air dimatikan, dengan alasan PDAM Tirta Kahuripan mengurangi supply air ke Sentul city.

Sebelumnya pasokan air mencapai 90 lps (liter per second) namun sekarang hanya di supply 60 lps.

Jika tuntutan warga tidak di penuhi, mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi. (Cj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here