Masyarakat Sulit Dapatkan Buku “Keramat” APBD Kota Bekasi

37

KOTA BEKASI, (Garudanews.id) – Sejumlah elemen masyarakat mengeluhkan keberadaan Sekertariat Dewan (Setwan) Kota Bekasi  yang dinilai terkesan tertutup dalam upaya memberikan informasi terkait dengan keberadaan buku penjabaran ABPD.

padahal buku penjabaran tersebut berisi tentang rencana proyek yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan melalui rapat antara DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah, dan tentunya siapa saja berhak melakukan monitoring apakah daftar isian dalam buku tersebut direalisasikan atau tidak. Namun sayangnya masyarakat sangat sulit untuk mendapatkannya, dan seolah buku penjabaran APBD tersebut sangat “keramat”

Padahal, dana atau anggaran yang didapat pada APBD bersumber dari rakyat. “Seperti dari perpajakan, retribusi dan semacamnya. Itulah sebabnya ada target pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap tahunnya dibeberapa instansi, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemimpin daerah maupun DPRD,” ungkap Delles, Sekjen Telusur Raya, baru-baru ini.

Menurut Dia, seharusnya buku penjabaran APBD wajib dikeluarkan Perda atau Perwal sebagai dasar atau landasan hukum bagi rakyat dan pemerintah, khususnya yang berada didaerah.

Buku penjabaran APBD didalamnya juga berisi program dan kegiatan yang wajib dilakukan serta laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Diantaranya menyangkut Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan lainnya.

“Kami sangat menyayangkan, buku tersebut seperti keramat oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk perusahaan Pers/Media. Walau telah melaui proses seperti diatur dalam Undang-undang tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) nomor 14 tahun 2008 dan Undang-undang tentang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009. Bahkan mengacu pada Undang-undang tentang Pers nomor 40 tahun 1999, yang menjadi acuan bagi rekan-rekan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” ujar Dulles.

Pihaknya juga menduga ada yang ditutup-tutupi dari perencanaan dalam buku penjabaran APBD yang merupakan rahasia, yang tak boleh diketahui oleh publik.

Dia mencontohkan, seperti kasus terkait dugaan penyelewengan dana hibah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang telah disahkan pada buku penjabarab APBD 2016 Kota Bekasi. Disinyalir dilakukan oleh pihak-pihak (Oknum) yang tidak bertanggung jawab. Ditengarai keterlibatan Oknum DPDR Kota Bekasi dan Oknum Instansi Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Kemungkinan masih banyak lagi kasus serupa yang kerapkali telah terjadi diwaktu sebelumnya.

“Kalau yang dipublis melalui website resmi Pemkot Bekasi, itu sih masih berupa rangkuman APBD bukan Penjabarannya. Yang kita butuhkan bukan sekedar rangkuman semata, melainkan kita butuh penjabarannya guna mengawal perencanaan sampai pertanggung jawaban dana anggaran tersebut,” tutur Dulles.

Seven Boys Meha, Sekretaris DPC IPJI Kota Bekasi, pun turut menanggapi, “Tidak ada alasan Pemkot Bekasi tidak memberikan permohonan informasi publik. Asal pemohon dan kegunaanya jelas,” kata dia.

Menurut dia Pemerintah Kota Bekasi wajib memberikan informasi kepada publik. terkait dengan program pemerintah maupun buku penjabaran APBD.

“Masyarakat berhak meminta blangko isian permohonan informasi publik. Bila tidak diberikan masyarakat dapat mengajukan kepada sengketa informasi publik,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat