Langkah Dishub Kota Bekasi Mengurai Kemacetan

107
KOTA BEKASI (Garudanews) – Sebagai kota penyangga ibu kota, Kota Bekasi merupakan daerah hunian yang warganya rata-rata bekerja di DKI Jakarta. Hampir 60 persen warga Kota Bekasi setiap hari hilir mudik dari dan ke kota Jakarta, disamping warga sekitar Bekasi menggunakan akses jalan wilayah Kota patriot. Guna mengurai kemacetan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, setiap harinya sebanyak 100 personil dari Dishub Kota Bekasi diturunkan kelapangan guna mengantisipasi kepadatan arus dan membantu pengaturan lalulintas di seluruh ruas jalan se-Kota Bekasi.
“Kami hanya punya 181 personil, jadi 75 persen dari seluruh anggota sudah di turunkan ke lapangan untuk membantu masyarakat dalam beraktifitas di jalan raya. Sejak pukul 6 pagi sudah mulai diterjunkan setiap hari untuk pengaturan lalulintas,” kata Yayan Yuliana kepada Garudanews, Kamis (22/12).

Kendati demikian, menurut Yayan, pertambahan laju kendaraan yang tidak diimbangi perluasan dan titik lajur jalan mengakibatkan masih adanya
tersebar di 19 titik kemacetan lokasi jalan di antaranya berlokasi di Simpang Sumir Jalan Raya Hankam Kecamatan Pondok Melati, Simpang Tol Timur Jalan HM Joyo Martono Bekasi Timur, Simpang Tol Barat Jalan Ahmad Yani Bekasi Selatan, Simpang Pulo Ribung Bekasi Selatan.Kemacetan juga terjadi di Simpang Pondokgede Jalan Raya Hankam Pondok Gede, Simpang Kampung Dua Jalan KH Noer Alie Bekasi Barat, Simpang Plasa Cibubur Jalan Transyogi Jatisampurna, Simpang Harapan Indah Jalan Sultan Agung Medan Satria, Simpang Sumber Artha Jalan KH Noer Alie Bekasi Barat, Simpang Bintara Jalan I Gusti Ngurah Rai Bekasi Barat, Simpang Bulan-Bulan Jalan Ir H Djuanda Bekasi Selatan, Simpang Alexindo Jalan Sultan Agung Medan Satria, Simpang Jembatan Besi Teluk Pucung Jalan Pejuang Medan Satria, Simpang Pondok Ungu Jalan Sultan Agung Medan Satria, Simpang RS Bella Jalan Ir H Djuanda Bekasi Timur, Simpang Teluk Buyung Jalan Perjuangan Medan Satria, Simpang Caman Jatibening Jalan Raya Caman Pondok Gede, Simpang Pasar Rebo Jalan Pekayon Jaya, dan Simpang Bulak Kapal Bekasi Timur.
“Macet ini kan akibat dari bertambahnya jumlah kendaraan, tidak diimbangi dengan perluasan jalan dan masyarakat cenderung tidak menggunakan jasa angkutan umum,” ungkap Yayan.

Kalau jaminan tidak ada macet nggak mungkin lah, tapi kita sudah upaya dan menurunkan personil setiap pagi. Cek saja silahkan ke lapangan,” sambungnya.

Lebih lanjut dikatakannya, selain menerjunkan personil, penataan sistem transportasi yang kini sudah berjalan di antaranya pembatasan usia angkutan umum maksimal 15 tahun. Bahkan, telah mengintruksikan angkutan kota yang diatas 15 tahun untuk dialihkan pemanfaatannya menjadi kendaraan pribadi (plat hitam) sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2000. Menurut Yayan, aturan tersebut mewajibkan Dishub untuk menyetop pemberian izin operasional bagi angkot yang telah berusia di atas 15 tahun. Alasannya, operasional angkutan umum tersebut dianggap rawan menimbulkan kecelakaan atau kemacetan di jalan.
“Sudah tidak lagi memperpanjang izin trayek untuk angkot tua agar tidak tumpang tindih dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan yang aman dan nyaman,” tegasnya.

Gagasan berikutnya, kata Yayan, adalah pembentukan Dewan Transportasi Kota (DTK) sebagai pemberi masukan terhadap sistem transportasi kepada pemerintah daerah.
Yayan menyebutkan, tugas dewan transportasi kota adalah memberikan masukan kepada Pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan transportasi.
“DTK diberikan tugas sebagai pemikir, masukan makro bagaimana infrastruktur, jalan, sumber daya manusia hingga izin trayek,” ujarnya.

Kami himbau agar masyarakat menggunakan jasa transportasi umum, selain untuk mengurangi peningkatan karbon dari asap kendaraan, menggunakan jasa transportasi umum juga mengurangi kemacetan,” tambahnya. (Adi)

Anda mungkin juga berminat