Ketua DPRD Rekomendasikan Tutup PT. JDG

53
Massa aksi unjuk rasa tuntut ganti rugi dari PT . JDG. Sep
Massa aksi unjuk rasa tuntut ganti rugi dari PT . JDG. Sep

Bogor (Garudanews.id) – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi merekomendasikan PT. JDG di tutup. Hal itu disampaikan kepada para pengunjuk rasa petani ikan terkait berlarut larutnya ganti rugi PT. JDG kepada Petani ikan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Sebelum diterima Ketua DPRD, para pengunjuk rasa sempat mendobrak gerbang masuk komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, tidak kurang dari 500 peserta aksi demontrasi berasal dari para petani ikan korban longsor Cikabunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kamis, 5/01.

Mereka diterima Sekda Pemkab Bogor, namun mereka menolak dan meneruskan aksi. Mereka menuntut di temui oleh Bupati Bogpr, Nurhayanti.

Setelah negosiasi alot,
akhirnya 20 orang perwakilan pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD, Ade Ruhendi.

” Kami menuntut campur tangan pemerintah daerah,  agar turut serta menyelesaikan persoalaan ganti rugi PT.  PT. JDG, yang disinyalir penyebab terjadinya longsor yang menimbun puluhan kolam petani ikan sehingga mengalami kerugian” ujar Ali Taufan, Koordinator aksi.

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa , Ade Jaro ( panggilan Ade Ruhendi) mengatakanakan menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa sesuai kapasitasnya sebagai anggota dewan.

“Kami akan merekomendasikan agar PT JDG ditutup hingga mereka mau memenuhi tuntutan warga. Ini kami lakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat” Jelas Ade Jaro di ruang fraksi Golkar.

Selain merekomendasikan penutupan PT. JDG, Juga akan memperjuangkan kelangsungan usaha para petani ikan di Pamijahan.

“Sebab daerah ini salah satu ciri dari 25 daerah di Kabupaten Bogor. Pamijahan sendiri dikenal sebagai wilayah pemasok ikan ke Ibukota,”ujarnya.

Untuk itu secepatnya rekomendasi akan dikeluarkan. Sehingga kebijakan itu akan menjadi pertimbangan eksekutif.

“Akan saya tanda tangani. Senin sudah bisa diambil. Untuk teknis pengambilannya atur atur saja,”terangnya.

Menanggapi surat rekomendasi, Ketua Paguyuban Petani Ikan Cibunian (PPIC), Arya Suryadinata, menyambut baik keputusan penting tersebut.

“Kami berjuang sudah 13 bulan menuntut ganti rugi. Pokoknya kami ingin secepatnya. Karena dampak dari longsor yang menutup kolam berimbas juga pada Perekonomian petani. Semoga dengan sikap ini akan menjadi titik terang,”harapnya.

“Karena berlarut. Bupati harus tegas keberpihakannya. Karena ini menyangkut nasib rakyatnya,”geramnya

Ditempat sama, tokoh muda Pemijahan, Ruhiyat Sujana menegaskan, terkait persoalaan tersebut sangatlah jelas bila melihat fakta kajian dari Wahana Lingkungan ( Walhi) Jabar.

“Dari Kajian Walhi sangat jelas adanya pelanggaran pelanggaran terkait perusahaan tersebut. Jadi pemerintah daerah harus secepatnya menyelesaikan masalah ini dengan memanggil pihak perusahaan,”titahnya.

Aksi unjuk rasa ini diikuti petani ikan serta jejaring organisasi seperti Walhi Jabar, LMND, Baramuda dan . mereka mulai unjuk rasa dari pukul 11.30 siang.

Sempat terjadi dorong mendorong antara polisi dan massa aksi selama 10 menit. Hingga akhirnya gerbang yang di tutup dan dijaga ketat pun dibuka paksa oleh pendemo. Kendati demikian masa aksi kembali kondusif.

Massa membumbarkan diri pukul 17.00 setelah diterima Ketua DPRD. Sep/cj

Anda mungkin juga berminat