Program UMKM Kota Bekasi Dinilai Tidak Tepat Sasaran

82

Kota Bekasi (Garudanews.id) –Ketua LSM Pemerhati Keadilan, H Sinambela menduga program UMKM di Kota Bekasi tidak tepat sasaran.

Menurutnya, program tersebut seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat kecil, tapi faktanya sebaliknya, para pengusaha menenengah keatas justru yang mendapat fasilitas perizinan yang mudah untuk mengembangkan toko modern.

Kami menduga program UMKM (Kota Bekasi) tidak tepat sasaran. Program tersebut kan seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat kecil, bukannya sebaliknya pengusaha menengah keatas,” terangnya (2/3).

Sinambela memberikan contoh berdasarkan pengamatannya, di Kota Bekasi pemerintahannya belum cukup serius menertibkan toko modern seperti Alfamart dan Indomart yang cukup menjamur, sehingga mengkhawatirkan toko kelontong yang merupakan UMKM disekitar area operasionalnya.

“Coba lihat saja mengenai menjamurnya toko modern Alfamart dan Indomaret, sepertinya pemerintah (Kota Bekasi) belum cukup serius untuk menertibkannya. Ini bisa mengkhawatirkan operasional toko kelontong (UMKM) yang berada area sekitar,” ujar dia pada Awak media.

Lagi pula, menurut Sinambela sampai saat ini Pemerintah Kota Bekasi belum cukup terbuka mengenai data detil UMKM, bahkan pengelolaan dana yang digulirkan dari pusat, guna disalurkan sesuai program yang telah dirancang dengan tujuan mensejahterakan rakyat kecil melalui UMKM.

“Sampai saat ini Pemkot Bekasi belum cukup terbuka mengenai data detil UMKM, bahkan pengelolaan dananya pun terkesan tertutup. Harusnya kan, dengan program tersebut ada banyak rakyat kecil disejahtrakan melalui UMKM, bukannya malah pengusaha besar,” tandasnya.

Padahal, kata dia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah. (Mich-L)

Anda mungkin juga berminat