Tuntut Keadilan, Masjuki Minta Diketemukan Dengan Dirut RSUD Ciawi

122

Bogor (Garudanews.id)-Diduga melakukan mal administrasi, keluarga pasien RSUD protes dan mengancam akan memidanakan Dirut RSUD Ciawi.

Masjuki (60) kakek dari Pasien bernama Muhammad Abdurahman Alkarim, yang dirawat selama 4 hari mendapatkan tagihan yang dia tidak bisa mengerti bagaimana cara menghitungnya antara total biaya RSUD yg lebih kecil dibandingkan dengan yang dijamin oleh BPJS lebih besar.

Menurut Masjuki, antara jumlah total tagihan biaya dikurangi dengan yang dijamin oleh BPJS yg nilainya lebih besar dari total tagihan, Masjuki masih harus membayar Rp. 1.481.000.

“Cucu saya masuk IGD hari jumat tanggal 03 Maret 2017 dengan menggunakan kartu BPJS kelas 1. Tapi karena alasan kamar kelas 1 penuh saya masukan ke kelas 2 agar segera ditangani” ujar masjuki.

Namun setelah satu malam di kelas 2, Masjuki merasa kurang nyaman dengan kondisi ruangannya.

” Saya khawatir cucu saya sakit nanti yang menjaga cucu saya malah menjadi sakit, karena kondisi di ruangan kelas 2 kurang nyaman. Hari sabtu tanggal 04 Maret 2017, saya minta dipindah ke kelas utama, jadi naik satu tingkat dari kelas hak yaitu kelas 1″ terangnya.

Setelah dirasa sudah ada perkembangan bagus, oleh dokter anak yang visit pada hari senin tanggal 06 Maret 2017, Cucu Masjuki di perbolehkan pulang. Saat melakukan transaksi pembayaran administrasi, Masjuki kaget, karena jumlah tagihannya besar. Padahal dia sudah menggunakan BPJS.

” Total tagihan Rp.1.650.853,- jaminan BPJS sebesar Rp.1.974.700. Mestinya kan saya masih ada kelebihan. Tapi disitu saya masih harus membayar lagi Rp.1.481.025,- dengan alasan karena ada peraturan PMK yg baru pasal 25 ayat 2, tentang pindah kelas dari kelas 1 ke kelas utama dikenakan INA-CBGs 75% yaitu sebesar Rp.1.804.872″ papar Masjuki.

Masjuki tidak habis pikir, dari rincian tagihan itu tidak singkron dengan jumlah akhir yang harus dibayar. Ada yang tidak tercatat dalam tagihan.

Atas protes yang dilakukan Masjuki, akhirnya pihak RSUD melakukan pertemuan dengan Masjuki di dampingi para Relawan Pos Pengawasan Pelayanan RSUD, Adi Prabowo.

Pertemuan di hadiri Wadir Administrasi RSUD Ciawi, Dr. Sri Sulantari, Wadir Pelayanan, Dr. Zen, Project Manager IT RSUD dan jajaran staff RSUD pada hari Selasa, 07/03 kemarin.

Project Manager IT RSUD, Hilmi, berkilah bahwa peraturan BPJS terbaru tersebut terbit pada bulan Januari 2017.

” Ada PMK no. 04/2017 yang terbit pada bulan Januari, dan efektif berjalan pada tanggal 16 Februari 2017. Kami masih ada kendala dalam input administrasinya, jadi ada yang mis dalam keterangan payment nya” jawab Hilmi.

Masjuki tidak puas dengan jawaban Hilmi. Karena menurutnya ini sudah merupakan pelayanan umum pemerintah/ pelayanan publik.

” Harus ada standarnya. Kalau memang ada dasar aturan yang baru ya harus di sosialisasikan dan jangan di aplikasikan kalau memang belum siap. Ini merugikan masyarakat” ujarnya.

Menengahi permasalahan tersebut, Wadir Administrasi, Dr. Sri Sulantari berjanji akan mengoreksi nota payment yang sudah dikeluarkan hari itu juga.

” Kami mohon maaf atas kesalahan yang ada. Hari ini akan kita selesaikan dengan pihak keluarga terkait permasalahan ini” ujarnya.

Sementara Masjuki tetap pada pendiriannya, minta di pertemukan dengan Dirut RSUD, Dr. Hesty.

” Saya menghargai pertemuan ini, namun saya minta dipertemukan dengan Direktur Utama hari Sabtu besok karena ada hal lain yaitu tentang pencemaran nama baik, dimana di salah satu media sosial dr. Hesty menyatakan saya belum melakukan pembayaran yang logikanya, bagaimana cucu saya bisa pulang pada waktu itu kalau saya belum bayar kewajiban saya kepada rumah sakit” pintanya.

Pihak RSUD menyepakati pertemuan selanjutnya antara keluarga pasien dengan Dirut RSUD.G1.

Anda mungkin juga berminat