Pemkot Bekasi Lakukan Mediasi GMBI & HDP, Perihal Kawasan Meli Melo

119

Kota Bekasi (Garudanews.id) – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya memfasilitasi pihak Hasanah Damai Putra (HDP) dengan perwakilan dari Ormas GMBI terkait kisruh lahan perparkiran yang berada di kawasan bisnis Kota Harapan Indah.

Bertempat diruang rapat Sekda, Kawasan Kantor Walikota Kota Bekasi, perwakilan dari PT. HDP (Hasanah Damai Putra) dan LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Distrik Kota Bekasi, dipertemukan dalam acara mediasi.

Setelah sebelumnya pihak LSM GMBI melakukan aksi demo, dikarenakan PT. HDP dianggap melakukan beberapa pelanggaran, diantaranya perihal perparkiran.

Melalui Edison Head Manager PT. HDP memaparkan, bahwasannya selaku perusahaan properti yang berdiri diwilayah Kecamatan Medan Satria, mereka berjanji akan mempekerjakan warga sekitar.

“Setelah ada kesepakatan bersama antara HDP dan masyarakat, sebagian warga nanti dari lingkungan sekitar dan akan dijadikan Jukir diwilayah HDP,” ujar Edison, Rabu (26/4) siang, kepada Awak Media, seusai menghadiri pertemuan mediasi yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi.

Ia juga menjelaskan, PT HDP selaku pengembang dari Kota Harapan Indah bertujuan memberi kenyamanan dan keamanan bagi penghuni, pebisnis, dan para tamu di area komersial pusat kuliner seperti Meli Melo 3, kemudian dilanjutkan dengan Meli Melo 1 dan 2 , dan telah bekerjasama dengan pengelola parkir professional, yaitu CenterPark untuk mengelola perparkiran di kawasan Kota Harapan Indah.

“Penunjukan CenterPark itu juga sudah melalui tender dan sistem perparkiran yang akan menggunakan komputer dan gate elektronik,” terangnya.

Pihaknya mengklaim, kerjasama pengelolaan parkir tersebut akan bermanfaat bagi Pemda Bekasi dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berupaya untuk menjalankan mekanisme yang benar. Yang jelas kerjasama pengelolaan ini akan bermanfaat bagi Pemda Bekasi, melalui pajak parkir yang disetor oleh pengelola parkir,” tegas Edison.

Sementara itu, dalam rangka pendampingan bersama, Seketaris GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep mengatakan bahwa hasil pertemuan pembahasan soal Melimelo yang terindikasi ada pelanggaran, rencananya nanti akan diadakan evaluasi terhadap kerjasama pengelolaan parkir, khususnya di Meli Melo.

“Itu akan dievaluasi. Artinya kalau dievaluasi harus ada yang dibenahi dan diluruskan. Terutama ada salah satu klausul yang menyebutkan tidak boleh dipihak ketigakan, itu yang harus dievaluasi,” ucap Asep kepada Awak Media, Rabu (26/4) siang, seusai acara mediasi.

Lanjut Asep, “Jawaban mereka, memang PT HDP mengkaryakan warga Bekasi tapi kenyataannya bukan warga lingkungan sekitar, jadi itu beda. Karena, Hanya ada 8 orang warga yang ada di RW 09. Sedangkan lokasinya dari RW 09, itu jauh dari lokasi Meli Melo. Pertanyaannya, Kenapa mereka menggunakan warga lain? Itu yang jadi perdebatan dalam diskusi itu. Intinya diawal, PT HDP tidak mau menggunakan warga sekitar,” ungkap dia ketika itu.

“Kita berikan waktu 3×24 jam. Pihak pertama adalah pemerintah, harus mengambil tindakan tegas terhadap PT. HDP. Seluruh perizinan, kalau sekarang ada perizinanya harus dihentikan dulu. Bahkan kalau ada tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kita akan laporkan ke penegek hukum atau kejaksaan,” pungkasnya.

Secara terpisah, dalam keterangannya pada Awak Media dikantor PT. HDP yang berlokasi di Kawasan Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Edison selaku Head Town Management Kota Harapan Indah, menyebut terkait penunjukan PT HDP terhadap pihak ketiga, itu sudah sesuai mekanisme dan tidak melanggar perjanjian.

“Seperti MM (Metropolitan Mall), itu kan lahan mereka dan ada fassos fasum nya, namun mereka punya perjanjian dengan pemerintah, maka mereka punya hak untuk menunjuk parkir. Kami juga seperti itu.

Nantinya lokasi tersebut akan dijadikan lahan komersial yang isinya Harries Building seperti perkantoran, Mall dan lain sebagainya,” jelasnya kepada Awak Media (26/4) sore.

Terpantau, sejauh ini belum ada titik temu solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang kini sedang berselisih paham. Bahkan, pihak Pemkot Bekasi sendiri terkesan kewalahan mengupayakan jalan keluar yang tepat bagi semua pihak. (M-3L)

Anda mungkin juga berminat