Bimtek BUMdes Kades se-Rote Ndao Dinilai Bernuansa Politik

153

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Bimbingan Teknis (Bimtek) Kades se-Kabupaten Rote Ndao di Jogja, yang di ikuti oleh 164 peserta diluar jajaran camat terdiri dari para kepala desa, penjabat kepala desa serta perangkat desa yang berasal dari 82 desa yang menghabiskan Anggaran 2,5 Miliar Lebih, dinilai sarat  dengan kepentingan politik. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Lasarus Jehamat  di Kupang, Jumat (26/5)

Lasarus mengatakan pelaksanaan kegiatan di Jogja dinilainya merupakan agenda politik yang dibungkus melalui kegiatan Bimtek. dirinya juga merasa heran? Bimtek yang hanya berlangsung tiga hari, tetapi menghabiskan dana yang begitu besar. Hal ini menunjukan in efesiensi anggaran.

Lanjutnya,  hal ini juga menunjukan proses intervensi dari pusat kedesa-desa yang sangat otonom. Intervensi ini terlihat melalui dengan permintaan untuk membayar biaya bimtek yang besar.

“Bimtek yang digelar cenderung dipaksakan, dan kepala desa tidak punya kewenangan untuk menolak hal tersebut,” ungkap Lasarus.

Lasarus menegaskan Bimtek yang digelar pemerintah Rote Ndao sedang menunjukan arogansi kekuasaaan.

Informasi yang dihimpun media ini, Bimtek dimaksud selain diikuti oleh kepala desa dan perangkatnya juga diikuti oleh, para camat. Namun kendati demikian tidak semua camat  mengikuti pelaksanaan Bimtek.

Sementara itu, camat Landu Leko, Yostaf Faa mengatakan dirinya diminta oleh PMD untuk mengikuti Bimtek, tetapi karena ada halangan sehingga dirinya tidak mengikuti Bimtek.

Yostaf mengatakan desa-desa diwilayah Kecamatan Landu Leko sudah membentuk Bumdes, seperti Desa Dorandale, Lifuleo, Dayama, Pukuafu, Bolatena dan Sotimori. Yostaf mengatakan pembentukan Bumdes sebelumnya sudah diikuti oleh para kepala Desa dan perangkat desa, materi diberikan oleh kemendes dan PDT di Kabupaten Rote Ndao.

Informasi yang dihimpun  para camat yang berangkat mengikuti Bimtek pembiayaan ditanggung para kepala desa seperti Camat Pantai Baru, Fons Saek yang mana tahun ini tidak memiliki dana untuk perjalanan dinas keluar daerah, sehingga dana untuk bimtek dikumpulkan bersama para kepala desa sekecamatan Pantai baru.

Kepala Desa Dolasi Daniel Nalle yang dihubungi via telepon mengungkapkan untuk desanya tahun ini belum ada Bumdes, tetapi direncanakan kedepan akan bentuk Bumdes, saat ini didesanya pembentukan masih dalam proses. Tetapi ia engan merincihkan tahapan apa.

Ia menyampaikan dalam materi Bimtek pihaknya diberikan materi kelas dan juga studi banding kedesa yang sudah maju. Ia menyampaikan didesanya saat ini belum tau potensi apa yang akan ada didesanya.

Diketahui, sebelumnya diberitakan, Bimbingan Teknis yang bertemakan “Bumdes Sebagai Motor Pengggerak Perekonomian Desa “berlangsung di Hotel The Sahid Rich Jogjakarta.Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini berlangsung dari Selasa(23/5) hingga (25/5).

Ketua Komisi A yang membidangi desa,Mikael Manu menyampaikan dirinya menilai dengan Bimtek yang diikuti oleh masing – masing desa sebanyak 2 orang dan menghabiskan anggaran sebesar 31.380.000 per desa merupakan tindakan pemborosan anggaran.

Menurut Mikael, akan ada banyak penghematan dana desa jika para pemateri atau narasumber ahli didatangkan untuk memberikan Bimtek di Rote Ndao tentu akan ada banyak penghematan.Lanjut Mikael, prinsip pengelolaan dana desa adalah diberikan kepada desa dan dihabiskan untuk pemanfaatan di tingkat desa bukan dibawah kembali ke Pulau Jawa.

”Anggaran desa itu diperuntukkan bagi masyarakat bukan untuk perjalan dinas yang sampai miliaran begitu “ tegas Mikael.

Ia juga mengatakan,untuk bekal pengetahuan yang diberikan selama 3 hari dan menggelontortkan anggaran miliaran adalah hal yang tidak wajar. Dirinya berharap, Dinas PMD untuk lebih pandai dan jeli dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan. Menurut Mikael,sudah seharusnya Tenaga Ahli Pendamping Desa yang sudah ditugaskan oleh negara untuk mendampingi desa diberdayakan untuk memberikan pemahaman terkait Bumdes kepada para kepala desa maupun perangkat desa bukan lagi membuat Bimtek di Jogjakarta.

(Dance Henukh)

 

 

Anda mungkin juga berminat