Jika Larang SOR, Plt Gubernur DKI Tidak Sikapi Tradisi Keagamaan

85

JAKARTA (Garudanews.id) – Kebijakan Plt Gubernur DKI Djarot yang melarang tradisi Sahur On the Road (SOR) yang telah berlangsung selama puluhan tahun di setiap bulan Ramadhan, mendapat tanggapan dari pengurus Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

“Jika benar Djarot melarang SOR berarti ia tidak cerdas dalam menyikapi tradisi keagamaan yang baik, dan telah berjalan selama puluhan tahun,” ungkap Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo kepada garudanews.id, Minggu (28/5).

Ia menjelaskan, SOR adalah tradisi para artis untuk mengajak sahur bareng kaum dhuafa jalanan di ibukota. Menurutnya itu (SOR) merupakan tradisi yang baik.

“Jangan asal melarang, tetapi harus ada inovatif kreatif sebagai solusinya,” tegas Purnawirawan Jenderal Polisi ini.

Ia menambahkan, SOR juga adalah kultur budaya dan wujud kepedulian para artis untuk mengajak sahur bareng fakir miskin, pemulung, gelandangan, tunawisma, da lain-lain.

“Mungkin solusinya adalah dengan mengubah nama, bukan SOR, karena kalau SOR kesannya ganggu jalan raya.

Misalnya diganti sahur bareng para dhuafa di tempat-tempat umum yang banyak kaum dhuafanya,” jelasnya.

Lanjut dia, mengubah kebiasaan baik itu tak mudah dan perlu inovasi yang lebih baik dan lebih humanis.

“Pak Djarot sebagai muslim juga harus lebih hati-hati. Jangan grusak grusuk seperti Ahok yang melarang takbir keliling, sembelih korban Idul Adha, jilbab siswi sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan ritual-ritual ibadah. Karena hal itu sangat sensitif, rentan disharmoni, bahkan bisa menyebabkan distrust,” tandasnya. (red)

Anda mungkin juga berminat