Cara Presiden Joko Widodo Merawat dan Menjaga Pancasila

132

JAKARTA (Garudanews.id)- Tidak hanya menjadi dasar negara, Pancasila juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia dengan perjuangannya. Bahkan, kata Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, mungkin tidak ada nama Indonesia, bila tak ada Pancasila.

Pernyataan Mega ini tak berlebihan. Sebab, sebelum memproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Sukarno yang saat itu belum menjadi presiden, telah mengutarakan gagasannya soal rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.

Dalam perjalanan bangsa ini, beberapa kali sejumlah pihak ingin mengganti Pancasila, tak terkecuali di zaman era milenial saat ini.

Guna menjaga Pancasila tetap sebagai dasar negara, Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Unit kerja ini bertugas meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dengan berbagai program.

UKP-PIP dipimpin oleh Yudi Latif. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Yudi, Rabu (7/6/2017), di Istana Negara.

Setelah pelantikan Yudi, Presiden Jokowi bertemu anggota Dewan Pengarah UKP-PIP. Dari pertemuan itu, Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP.

Adapun anggota berjumlah 8 orang. Mereka adalah Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Ahmad Syafi’i Ma’arif, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Sirajd, Andreas Anangguru Yawenoe, Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek AWS.

“Ketua Dewan Pengarah Ibu Megawati, Sekretaris Pak Wisnu yang dari Hindu,” kata Kepala UKP-PIP Yudi Latif, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6).

Dalam rapat juga ditentukan, pertemuan seluruh Dewan Pengarah dan Struktur eksekutif UKP-PIP akan dilakukan sebulan sekali. Sambil menunggu para deputi yang akan diseleksi dan diputuskan oleh Presiden.

Namun, Yudi belum mengetahui lokasi pertemuan rutin itu. Mengingat UKP-PIP belum memiliki kantor. Tapi paling tidak, dia ingin kantor UKP-PIP mudah diakses oleh masyarakat.

Lokasi sangat penting saat ini. Sebab, UKP Pancasila akan berkomunikasi dengan banyak komunitas untuk membahas masalah Pancasila lebih dalam. Selain itu, Yudi tidak ingin ada sistem protokol yang rumit.

Barita ini Dikutip dari Liputan6.com

(Chep)

Anda mungkin juga berminat