Tenaga Kerja Indonesia Harus Memiliki Standar Kompetensi

231

JAKARTA (Garudanews.id) – Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memiliki kesetaraan kualifikasinya dengan negara lain, perlu dibuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Hal itu  dilakukan agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing dan posisi tawar. Untuk itu, perlu dilakukan proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu  (SKKNI) atau Standar Internasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan bahwa saat ini masyarakat dihadapkan dalam konstelasi global. Untuk itu pihaknya mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk diterima kerja dan juga memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dimilikinya.

“Diharapkan setidaknya SDM kita siap untuk diterima kerja di dalam negeri serta tidak juga kalah dengan SDM dari luar negeri. Di sisi lain kita jugaharus bersaing dengan negara-negara lain,”kata Rudiantara dalam siaran pers, Kamis, (27/7).

Menkominfo juga sampaikan bahwa di sisi lain, industri nasional juga harus didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagaimana agar dapat diterima secara luas di berbagai negara. “Kita dorong digitalisasi yang berjalan dan akan terus berkembang mampu hadir dalam konstelasi global tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Salah satu yang dimandatkan dalam Inpres tersebut adalah mepercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Inpres tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas lulusan SMK dan menciptakan link and match antara dunia pendidikan dengan industri.

Selain dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, SKKNI juga bisa dijadikan dalam mengembangkan pelatihan bagi lembaga-lembaga pelatihan serta pengembangan karier dan profesionalisme tenaga kerja yang berlangsung di tempat kerja. Dengan demikian, pendidikan, pelatihan kerja dan pengembangan karier ditempat kerja, bisa menjadi suatu estafet proses pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang mampu mendongkrak daya saing bangsa.

Sejak tahun 2005, sudah ada 36 SKKNI bidang Kominfo yang disusun, atas inisiasi Kementerian Kominfo sendiri atau instansi lainnya. Sebanyak 21 SKKNI di antaranya, sudah diberlakukan berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 24 Tahun 2015. Sertifikasi berbasiskan SKKNI juga sudah Kominfo lakukan ke lebih dari 15.000 orang. Mungkin jumlahnya belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah lulusan pendidikan vokasional bidang TIK per tahunnya yang mencapai lebih dari 500.000 orang namun setidaknya masyarakat sudah aware dengan arti penting SKKNI.

Penerapan SKKNI diantaranya disusun dalam kemasan Kualifikasi Nasional, Okupasi atau Jabatan Nasional. Peta Okupasi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) seyogyanya disusun dan dikembangkan di semua sektor atau lapangan usaha (Permen Naker No. -02 Tahun 2016) karena keduanya saling bersinergi, bersifat nasional dan seharusnya juga bersifat portable antarnegara.

Profesional TI dan perusahaan di Indonesia bisa memanfaatkan peta okupasi untuk menentukan jenis-jenis keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berbagai pekerjaan teknologi informasi dan komunikasi serta untuk mengembangkan strategi pelatihan guna mendapatkan penguasaan atas keahlian tersebut. (lan)

 

Anda mungkin juga berminat