Petani Tebu Protes Kebijakan Pajak 10 Persen

135

JAKARTA (Garudanews.id)- Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen pada gula tebu menuai protes. Kebijakan ini dinilai semakin memberatkan beban petani tebu.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Riyono, Senin (10/7) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Riyono, saat ini kondisi pergulaan nasional semakin berat. Di mana, kebutuhan nasional 3 juta ton/tahun 50 persennya sudah dipenuhi melalui impor. “Mimpi swasembada gula 2019 akan semakin jauh karena petani semakin enggan menanam tebu karena terus merugi, apalagi dikenakan pajak 10 persen,” ujarnya.

Pria yang juga Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan ini menyampaikan bahwa saat ini masalah pertebuan nasional sudah parah. Menurut Riyono, ambruknya pusat pembibitan tebu nasional membuat varietas bibit unggul tebu sulit didapatkan petani, ketersediaan pupuk yang terbatas dan belum masalah Pabrik Gula (PG) yang sudah tidak kompetitif.

“Belum selesai pemerintah melakukan revitalisasi PG dan pembenahan sisi on farm sampai off farm tiba-tiba dikenai beban pajak bagi petani, ini justru menghambat produksi gula nasional,” tandasnya.

Lebih dari itu, Riyono menuturkan bahwa sebagai gambaran saat ini rata-rata pendapatan petani tebu dengan luasan lahan 900 meter persegi dalam satu kali panen hanya mendapat uang Rp 2 juta. Dia menambahkan, saat ini produktifitas tanaman tebu petani baru 75 ton per hektar dengan rendemen 7 – 7,5 persen dan biaya menghasilkan gula kurang lebih Rp 10.000 per Kg.

“Bagaimana mau sejahtera kalau kondisi petani tebu seperti ini?,” tukasnya.

“Menkeu harusnya memahami kondisi petani tebu, petani jangan dikenakan pajak 10 persen jika ingin swasembada gula. Jika tidak dibatalkan maka siap-siap saja produksi gula akan anjlok karena petani enggan menanam tebu kembali. Impor gula akan semakin menggila,” pungkasnya.

(Mdk/Chep)

Anda mungkin juga berminat