Penindakan Mobil YangTidak Parkir di Garasi Hanya Omdo

187

JAKARTA (Garudanews.id) – Sejumlah kalangan menilai perintah Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kepada aparat agar menindak mobil yang tidak parkir di garasi, sebagai amanat Perda No 5 tahun 2014 tentang Transporyasi hanya omong doang alias omdo.

“Gubernur Djarot jangan omdo masakah ini. Banyak sekali pemilik mobil di Jakarta tudak punya gatasi, parkir di jalan lingkungab. Mau ditindak? Silahkan saja kalau tidak digugat masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD.DKI Syarif.

Perda ini akan bernasib seperti Perda tentang Ketertiban Umum (Tibum). Hanya menjadi Macan Kertas. Sejauh pemerintah tidak memfassilitasi warganya dengan baik.

“Mestinya Pemprov DKI membeli lHan untuk parkir masyakat. Misalnya RPTRA juga digunakan untuk parkir warga pada malam.hari,” ucap Syarif.

Kedepan Pemprov DKI harus sebanyak-banyaknya membeli lahan masyarakat untuk parkir umum. Seperti siberitakan sebwlumnya, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat meminta mobil yang tidak diparkir di garasi mulai ditindak pada Oktober 2017.

Sementara ltu pada September ini, Djarot meminta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang mengatur kepemilikan garasi bagi pemilik mobil itu disosialisasikan terlebih dahulu.

“Sekarang ini kan ada bulan tertib trotoar, saya minta sama Pak Andri (Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah) sosialisasi kembali ini sehingga bulan depan, Oktober sudah mulai ada penindakan,” ujar Djarot, seperti yang dikutip dari suara karya, Sabtu, (9/9).

Sanksi yang diterapkan yakni menderek mobil yang diparkir di jalan dan akan dikandangkan oleh Dinas Perhubungan DKI. Djarot menyebut, perda itu sebenarnya pernah disosialisasikan, namun mengalami hambatan. Masyarakat pun banyak yang belum mengetahui aturan tersebut.

“Sebenarnya tahun lalu sudah (sosialisasi), tapi mandek, ke depannya terus,” ucapnya. Sosialisasi harus digencarkan kembali agar warga tidak memarkir mobilnya di jalan.

Selain menimbulkan kemacetan, parkir di jalan juga menjadi penghambat apabila ada bencana.

“Contohnya ada bencana di situ, karena banyak mobil nongkrong di situ, yang nggak ada garasi, mobil pemadam kebakaran nggak bisa masuk,” ucap Djarot. Pasal 140 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi dan tidak boleh memarkir kendaraan di jalan.

Warga atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

Surat bukti itu kemudian menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Ia menyebut, pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi di tempat tinggalnya harus punya jaminan tempat untuk memarkir kendaraannya, seperti tempat parkir sewa. (Red)

Anda mungkin juga berminat