Bentuk Satgas Anti SARA, MUI Ingatkan Polri

73

JAKARTA (Garudanews.id) – Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo, mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tidak salah dalam mengartikan Suku Agama Ras (SARA).

Hal itu disampaikannya menanggapi pembentukan Satgas Anti SARA di Polda-Polda se-Indonesia jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Saya selaku mantan anggota Polrit, tentu senang jika benar Polri akan membentuk satuan Anti SARA sebagai antisipasi kejahatan atas nama Suku Agama Ras,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Anton, Indonesia sejatinya sudah mempunyai UU tentang hal tersebut, yaitu UU nomor 1 PNPS 1965 KUHP pasal 156 dan 156a. Sebagai penjabaran UUD 1945 pasal 28E 28J dan 29 ayat 1 yang menegaskan WNI wajib beragama dan menjalankan agama sesuai kitab sucinya, kebebasan WNI dibatasi sesuwi pasal 28J dan 29 ayat 1 dimana semua perilaku bangsa Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Atas dasar itu saya harap Polri harus hati-hati dalam merumuskan unsur SARA. Jangan keluar dari konsideran batang tubuh dan penjelasan UUD 45 tersebut. Contoh memilih pemimpin di wilayah mayoritas muslim harus seiman itu bukan SARA, karena hal itu diatur di dalam Al-Quran,” tegasnya.

Jangankan memilih pemimpin, kata dia, memilih teman karib dan memilih pasutri juga harus seiman sebagaimana telah diatur di dalam Al-Quran surat 3 ayat 118 dan 119 serta di surat 2 ayat 221.

Mantan Jenderal Polri tersebut mengingatkn bahwa kasus Ahok sama sekali bukan SARA, bukan anti Bhineka, juga bukan intolerans, tapi murni kasus pidana menista Al-Quran. Ahok bilang Al-Quran menipu.

Kasus Penistaan agama banyak yurisprudensi, semua tersangkanya ditahan dan divonis penjara berat, karena kasus penistaan agama memiliki derajat keresahan masyarakat yang sangat tinggi.

Karena itu, ia mempersilahkan Polri membentuk satgas anti SARA, tapi jangan sampai salah arti, apalagi membuat difinisi SARA yang ngawur. Jangan sampai kesalahan mengartikan makar, terulang lagi dalam mengartikan SARA.

Ingat ketika salah mengartikan makar sehingga mentersangkakan sepuluh tokoh nasional tanpa tindak lanjut, bahkan telah menahan dua orang lainnya yaitu Sri Bintang dan Kyai Khotot berbulan-bulan lalu, kemudian dilepas begitu saja tanpa rehabilitasi dan kompensasi.

“MUI perlu mengkaji dan memberi masukan tentang SARA untuk menyamakan persepsi, frekuensi dan harmonisasi. Jangan sampai Polri keliru lagi memaknai SARA,” tandasnya. (red)

Anda mungkin juga berminat