Menteri Susi Buka “Aib” Wartawan

37

JAKARTA (Garudanews.id) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka ‘aib’ wartawan yang biasa menurunkan pemberitaan tertentu untuk kepentingan pihak tertentu pula.

‘menjual diri’ atau menerima suatu imbalan tertentu demi sebuah berita tertentu untuk kepentingan pihak tertentu. Susi bahkan mengaku memiliki bukti tentang berita-berita pesanan para pengusaha cantrang ke sejumlah jurnalis. “Saya tahu ada jurnalis yang keeping order dari para pelaku usaha. Saya juga dapat screenshotnya. katanya, ‘Terimakasih loh mbak sudah naik beritanya’,” kata Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Susi, berita-berita ‘titipan’ macam itu tidak mengedukasi pembaca dan justru membuat masyarakat pesimistis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Susi tidak menjelaskan secara rinci jurnalis, dan media yang memuat berita tersebut. Susi hanya berkata, seharusnya media memihak pada kebenaran, dan berita-berita yang dimunculkan bisa mengedukasi masyarakat, dan bukan mementingkan satu golongan.

Oleh sebab itu, Susi mengaku tidak ingin lagi mendengar atau membaca pemberitaan media yang pesimistis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkannya selama menjadi Menteri. Kata Susi, bangsa Indonesia tak akan maju karena tak dibekali dengan berita-berita yang mengedukasi. “Saya tak mau lagi mendengar skeptisme dari para jurnalis. Bangsa ini tak akan maju kalau kita terus diedukasi dengan keapatisan, kepesimisan,” kata Susi.

Kritikan Susi atas pemberitan media itu berkaitan dengan informasi tentang larangan cantrang di kawasan Pantai Utara Jawa, yakni Tegal, Batang, Lamongan, Juwana, Pati, dan Rembang. Pada Rabu (17/1), Susi diberitakan sejumlah media telah mencabut larangan penggunaan cantrang, usai didemo nelayan di Istana. Susi juga akan mengeluarkan surat edaran tentang larangan tersebut.

Namun, dalam konferensi pers hari ini, Susi membantah telah mencabut larangan penggunaan cantrang. Susi menegaskan, pemerintah hanya menunda larangan penggunaan cantrang. Penundaan itu pun hanya di enam wilayah di kawasan Pantai Utara Jawa, yakni untuk Kota Tegal, Batang, Lamongan, Juwana, Pati, dan Rembang. Susi juga memastikan tidak akan menggunakan surat edaran. “Kan sudah ada Presiden punya edaran (Siaran pers) lebih hebat apa lagi,” kata Susi.

Dia memastikan tak akan ada Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, atau Peraturan Presiden tentang cantrang. “Itu (Siaran Pers Istana) saja sudah cukup,” kata Susi. (SK/WAN)

Anda mungkin juga berminat