Angka Pengangguran Dalam Negeri Meninkat, Jokowi Malah Inginkan Izin TKA Dipermudah

39

JAKARTA (Garudanews.id) – Ditengah angka pengangguran yang terus meningkat di dalam negeri, Presiden Joko Widodo minta perizinan Tenaga Kerja Asing  (TKA ) dipermudah. Hal inilah yang mengundang keperihatinan sejumlah kalangan, karena dinilai bakal memicu peningkatan angka kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat kebijakan publik DR.Adi Suparto menyikapi usulan Presiden terkait izin TKA.

Menurut Adi, ditengah angka pengangguran yang saat ini terus mengalami peningkatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia SDM) di Indonesia, seharusnya Pemerintah bukan mempermudah perizinan TKA.

“Yang jelas, TKA yang bakal masuk ke Indonesia dari sisi kwalitas mereka lebih bagus tentunya. Karena indeks pendidikan terutama dari negara-negara eropa, jelas di atas Indonesia. Ini tentunya bakal mengancam masa depan pekerja lokal,” ujar Adi kepada garudanews.id, Kamis, (1/2).

Apalagi, kata Adi, bila TKA yang masuk itu merupakan pekerja kasar tanpa skil yang sebenarnya di Indonesia sudah banyak tersedia, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan sosial.

“Sudahlah Presiden jangan terus bermanuver, rakyat ini sudah lelah dengan gaya pencitraan dan retorika pemerintah. Banyak persoalan ekonomi dalam negeri yang belum terselesaikan, termasuk angka penangguran. Jangan malah memberikan persoalan baru di dalam negeri. Sumber Daya Alam sat ini sudah dikuasai asing, masa tenaga kerjanya harus asing juga,” tegas Adi.

Seabelumnya, Presiden Joko Widodo ingin agar izin tenaga kerja asing yang hingga kini masih berbelit-belit segera dipermudah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan sampai saat ini disadari ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing masih berbelit-belit.

“Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait. Menkumham, Menaker, menteri teknis ada di perdagangan, perindustrian, KKP, Kementerian ESDM, untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu,” kata Pramono.

Tenaga kerja asing yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan yang juga dibutuhkan di Indonesia.

“Bukan tenaga kerja asing di lapangan, terutama untuk level manajemen, direksi, dan sebagainya,” katanya.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak “ease of doing business” di Indonesia agar semakin kompetitif meskipun “investment grade” Indonesia sudah semakin membaik.

Ia menambahkan, jika hal itu tidak segera diselesaikan maka akan dibuatkan Perpres untuk mengatur tentang hal tersebut.

“Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini,” katanya. (yan/red)

Anda mungkin juga berminat