Massa KAMMI Geruduk Kantor Panwaslu Kota Bekasi

80

BEKASI, (Garudanews.id) – Kantor Panwaslu Kota Bekasi didemo oleh ratusan massa dari Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mereka melakukan aksi unjuk rasa lantaran kecewa atas sikap Panwaslu kota Bekasi yang menghentikan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmaji.

“Kasus Sekda Pemkot Bekasi ini beberapa hari yang lalu telah dihentikan dengan alasan kurang syarat materiel. Padahal jika ingin serius, Panwaslu dapat melakukan investigasi dan menjemput bola,” kata Adis Munandar koordinator aksi di depan kantor Panwaslu, jalan Mayot Hasibuan, Bekasi Timur pada Rabu (27/3).

Seperti diketahui bahwa, Sekda Pemkot Bekasi, Rayendra Sukarmadji, dipanggil oleh Panwaslu terkait laporan telah melakukan kampanye terselubung dalam pidatonya di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) beberapa waktu yang lalu. Dalam laporan tersebut, Rayendra juga diduga berupaya mamanipulasi masyarakat agar memilih salah satu paslon.

Adi juga menambahkan dalam orasinya, bahwa kasus tersebut tidak boleh dipandang enteng. Karena, sikap Sekda kota Bekasi itu dianggap telah mencederai momen Pilkada di Kota Bekasi. Tindakan yang ia lakukan telah melanggar netralitas ASN yang sudah diatur dalam Undang – Undang No. 5 Th. 2004.

“Fatalnya, tindakan itu akhirnya membuat para ASN yang lain merasa bebas untuk melanggar. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu calon,” tambahnya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut juga diwarnai dengan aksi treatikal oleh massa, yang menggambarkan tidak tegasnya Panwaslu kota Bekasi dalam menangani kasus tersebut.

Sementara itu, Perwakilan Panwaslu Tommy Suswanto menjelaskan kepada massa unjuk rasa bahwa kasus tersebut tidak dilandasi dengan alasan yang kuat.

” Mereka sudah kami jelaskan apa alasan Panwaslu menghentikan kasus ini karena memang tidak memenuhi syarat materil diantaranya nomor telepon pelapor tak sesuai, lokasi dan tanggal peristiwa yang dilaporkanpun tidak benar, begitu juga saksi dari pelapor tidak hadir sampai batas terakhir,” ujar Tommy.

Tomy juga mempersilahkan bagi Paslon yang merasa dirugikan atas kasus tersebut untuk menempuh jalur hukum lain.

“Namun jika dilaporkan lagi ke Panwaslu dengan obyek kasus yang sama sudah tidak bisa, karena kasusnya sudah dihentikan,” tegasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat