Fakta Persidangan Kasus e-KTP, Politisi Demokrat Ini Diduga Ikut Terlibat

92

JAKARTA (Garudanews.id) –  Kasus mega korupsi e-KTP rupanya terus bergulir bak bola salju.  Setelah dua nama sebelumnya,  yakni Puan Maharani dan Pramono Anung  dalam fakta persidangan disebut-sebut  ikut terlibat menikmati uang haram tersebut,  kali ini kasus yang menggegerkan publik ini kembali menyeret nama politisi Partai Demokrat.

Politisi Demokrat,  Dapil Jawa Timur,  Nurhayati Assegaf disebut-sebut diduga  ikut menerima uang suap e-KTP.

Kasus itu terungkap menyusul persidangan e-KTP dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo, Senin (21/5) kemarin,  saat keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dihadirkan sebagai saksi.  Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim ia  membeberkan sejumlah nama anggota DPR yang diduga menerima aliran duit haram korupsi e-KTP. Ada nama Nurhayati, yang tergolong baru dalam kasus ini.

Selain Nurhayati, Irvanto menyebut beberapa nama yang sudah pernah disampaikannya. Sederet nama yang disebut Irvanto sebagian besar sudah diperiksa KPK sebagai saksi.

“Rinciannya: USD 1 juta untuk Chairuman (Harahap); pertama 500 (ribu USD) berikutnya 1 juta (USD), terus ke Pak (Melchias Marcus) Mekeng USD 1 juta, terus ke Pak Agun (Gunandjar) USD 500 ribu dan USD 1 juta, terus Jafar (Hafsah) USD 100 ribu, ke Ibu Nur (Ali) Assegaf USD 100 ribu,” kata Irvanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Namun pernyataan keponakan Novanto itu langsung dibantah oleh Nurhayati.  Ia menegaskan tudingan Irvanto sebagai fitnah. Saat proyek e-KTP diprogramkan, ia mengaku duduk di Komisi I DPR.

“Hanya dengar-dengar namanya saja, tapi tidak mengenal Setya Novanto. Apalagi ponakannya, Irvanto, saya tidak kenal,” katanya.

Terkait bantahan Nurhayati,  juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah tak mempermasalahkan  Nurhayati Ali Assegaf membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Menurut KPK, bantahan tersebut akan lebih baik jika disertai bukti.

“Ya kalau ada pihak yang membantah, ya silakan saja. Bahkan kalau ada bukti bantahan, justru itu akan lebih bagus lagi. Tapi, prinsipnya, KPK melihat ini sebagai fakta persidangan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (22/5).

Menurutnya,  setiap orang punya kewajiban menyampaikan informasi dengan benar karena terikat sumpah. Selanjutnya, penegak hukum berkewajiban mengecek kesesuaian fakta dengan bukti yang dimiliki. (Mhd)

 

Anda mungkin juga berminat