Indikasi Adanya Korupsi Dalam Kasus Dugaan Percobaan Makar Sekda Kota Bekasi

175

JAKARTA (Garudanews.id) – Sejumlah pengamat politik Indonesia mulai angkat bicara terkait adanya dugaan makar yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji.

Ketua Umum Nasional Corroption Watch (NCW) Syaiful Nazar mengatakan bahwa melihat dan menilik dugaan makar Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, dengan memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kota Bekasi untuk menolak dan melawan bahkan adanya indikasi mengusir Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi, R. Ruddy Gandkusumah, harus segera diselidiki oleh aparat penegak hukum.

“Pj Walkot Bekasi inikah dilantik oleh Menteri, jadi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini harus dipatuhi oleh siapapun dan indikasi pembangkangan ini harus diperiksa,” tegasnya.

Sambung dia, ada hal yang menarik dirinya terkait indikasi makar tersebut dimana adanya dugaan atau perintah kepada seluruh SKPD di Kota Bekasi untuk menolak keberadaan Pj Wali Kota Bekasi.
Menurutnya, kekhawatiran adanya indikasi korupsi mengenai adanya tender yang dilakukan terhadap suatu proyek tetapi belum ditenderkan namun sudah dibagi-bagi, bisa menjadi sebuah dasar hal tersebut dilakukan oleh Sekda Kota Bekasi.

“Kemungkinan adanya tender proyek yang bocor, dimana sebelum tender dilakukan tapi sudah dibagi-bagi dan hal ini harus dicermati,” tegas Syaiful.

Ia menambahkan bahwa Sekda tidak bisa lepas dari porsinya sebagai sekretaris yang mengetahui betul mengenai struktural di Kota Bekasi dan pertanggungjawabannya pun terhadap proyek-proyek tersebut seperti apa.

“Indikasi adanya pembangkangan ini sangat luar biasa, dan Sekda harus memiliki pertanggungjawaban terhadap hal itu, jadi saya pikir adanya kemungkinan korupsi sangat dimungkinkan,” ulasnya lebih jauh.

Ia pun menilai jika hal ini benar, maka atittude yang diberikan oleh Sekda Kota Bekasi tidak layak untuk dicontoh karena sebagai ASN, dirinya terikat sumpah untuk ditempatkan bertugas dimana pun dan di wilayah manapun dan harus memiliki loyalitas serta pengabdian yang sangat tinggi.

“Dia kan digaji oleh rakyat, maka dari itu dia pun harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan penegakan hukum harus mampu mengambil porsinya terhadap masalah ini,” pungkasnya. (Sgr)

Anda mungkin juga berminat