Ketua KPUD Rote Ndao Mengaku Buka Kotak Suara untuk Keperluan di MK

124

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao, membuka kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembukaan kotak suara dilakukan di Kantor KPUD Rote Ndao untuk mengeluarkan salinan bukti yang diperlukan saat sidang pembuktian di MK nanti.

Demikian di katakan Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao, Hofra Anakay ketika di hubungi wartawan pada Sabtu (28/7).

Dikatakannya, pembukaan kotak suara itu sudah sesuai prosedur dengan melibatkan Panwas, Polisi, dan pihak pihak  terkait.

“Alasan pembukaan kotak itu karena gugatan Pilkada Rote Ndao, saat ini sudah terdaftar dan sudah mulai di laksanakan di MK,” ujarnya.

Selain itu, pembukaan kotak sudah sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) PKPU NO. 9 THN 2018.
tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan wali kota /Bupati sesuai  Pasal 71,72,dan 73 bahwa KPU Rote Ndao dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan .

Sementara menurut pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengungkapkan,   tindakan KPU Kabupaten Rote Ndao, secara sepihak yang membuka kotak suara sebelum adanya perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai tindakan melawan hukum.

Karena kotak suara merupakan bagian dari bukti yang diajukan paket RNB Dan Paket Lontar, dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Rote Ndao.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan KPU dengan membuka kotak suara pada hari sabtu 28/7 pukul 11.00 bertempat di Gudang Kantor KPUD Rote Ndao, sebelum adanya perintah MK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Itu kan bagian dari dokumen hasil suara yang orisinal, yang akan dipublikasikan menjadi  Bahan pertimbangan dan juga memang berdasarkan perintah MK maka tentunya ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi.  Tentu dengan syarat pertimbangan menghadirkan pengawas dan bila perlu kedua belah pihak pasangan calon,” ujarnya.

Lanjut dia KPUD juga harus mampu menjamin sisi keaslian data dalam kotak suara tersebut. Harus juga mampu menjamin sisi originalitas data dalam kotak, tidak ditambah dan dikurangi.

“Sebaiknya para saksi Paslon untuk bisa di hadirikan namun jika tidak maka pihak KPUD dan Panwas akan di tuduhkan bahwa sudah melakukan suatu kegiatan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif,” pungkasnya. (Dance)

Anda mungkin juga berminat