Gerakan #2019GantiPresiden Dibubarkan-Deklarasi Dukung Jokowi Diizinkan, Ada Apa?

134

SURABAYA (Garudanews.id) – Pembubaran gerakan #GantiPresiden oleh sekelompok warga di Pekanbaru dan Surabaya yang dihadiri oleh Neno Warisman dan Ahmad Dhani terus mendapat kecaman dari sejumlah kalangan.

Bahkan Presiden Jokowi yang seharusnya mengambil langkah tegas terhadap situasi ini, dan selama ini dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat sering mencitrakan diri sebagai pemimpin demokratis, ternyata dianggap mendukung secara tidak langsung dengan melakukan pembiaran terhadap tindakan persekusi ini.

“Kegiatan gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan moral dan bagian dari demokrasi, jadi sah-sah saja, selama gerakan tersebut tidak melanggar aturan undang-undang,” ujar pengamat politik Dr. Adi Suparto dalam keterangan persnya, Rabu, (29/8).

Menurut dia,   gerakan #2019GantiPresiden merupakan hak konstitusional, dan lahir berdasarkan gagasan, bukan kemudian dilakukan untuk memecah belah bangsa, atau  kejahatan terhadap kepala negara (Makar). Jadi, kata dia,  seharusnya rezim yang saat ini berkuasa tidak perlu panik.

Bahkan, lanjut dia, Komisioner Bawaslu Rachmat Bagja mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan kebebasan berekspresi dan diperbolehkan selama menggunakan cara-cara konstitusional. Ini juga bukan pelanggaran kampanye.

Adi juga mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang seolah tidak netral dalam menyikapi dua kelompok massa. Pada waktu bersamaan, misalnya, di Bandung ada deklarasi dukungan Jokowi-Ma’ruf Amin oleh Cakra 19, dan di Jombang ada deklarasi dukungan terhadap Jokowi oleh Projo Jombang. Tidak ada kelompok masyarakat yang tidak mendukung Jokowi melakukan persekusi terhadap kelompok yang mendukung Jokowi di lokasi kejadian.

“Di sisi lain polisi tidak mengizinkan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Ini ada apa?,” tanya Adi.

Menurut dia, polisi harus profesional dalam menyikapi dua kelompok tersebut. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa jabatan di kepolisian merupakan jabatan karier. Sementara, ketika polisi terlibat dalam politik praktis akan merugikan bagi institusi itu sendiri.

“Karena, jabatan presiden hanya lima tahun, ketika kepolisian mendukung salah satu kandidat tertentu, sementara rezim itu tidak lagi berkuasa, tentunya akan menjadi sasaran bagi rezim yang baru, siapa-siapa saja saat itu tidak netral dalam ajang Pilpres. Dan tetntunya akan manjadi pertimbangan, apalagi jejak digital sulit untuk dihilangkan. Untuk itu kami meminta kepada Polri agar tetap menjaga netralitasnya,” pungkasnya. (Mhd)

Anda mungkin juga berminat