Terkait Pungli Parkir, Kabid Sapras Sumbawa Bantah Tudingan FPPK

51

SUMBAWA (Garudanews.id) – Kepala Bidang Sapras Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Subhan, membantah adanya tudigan pungutan liar. Hal tersebut dikatakan Subhan menyusul tuduhan yang dilakukan Ketua Front Peduli Pemuda Keadilan (FPPK), Pulau Sumbawa Abdul Hatap.

Menurut Subhan apa yang di dalam surat serta tuduhan yang dilakukan oleh FPPK itu tidaklah benar.

“Tuduhannya tidak masuk akal.  Masa kami dituding pungli sampai miliaran rupiah. Itu data dari mana. Sementara target kami hanya Rp 200 juta,” ungkap Subhan kepada media, Rabu, (15/8).

Subhan mengatakan semua data dari FPPK itu tidak benar. Karena juru parkir hanya membayar kepada Dishub hanya Rp250.000 hingga Rp800.000/bulan. Tidak seperti data yang dilayangkan oleh FPPK.

“Datanya tidak falid. Dan tidak benar kami melakukan pungli,” kata Subhan.

Subhan menyebutkan bahwa dasar untuk penarikan retribusi yakni bersumber dari Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi umum dan perda nomor 2 tentang retribusi jasa usaha tahun 2012.

“Ini kan lucu kenapa baru sekarang dipertanyakan sementara hal ini sudah lama terjadi,” tanya dia.

Mengenai Perda nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan parkir perbubnya, kata dia,  masih berproses dibagian hukum.

“Untuk Perbub Perda tersebut masih berproses dibagian hukum. Dan Seharusnya FPPK duduk bersama dengan kami. Dan jika ada hal -hal yang berkaitan dengan perda tersebut sebaiknya kita duduk bersama bukan dengan melakukan aksi ditambah juga menuding kami yang tidak benar” katanya.

Subhan menambahkan,  bahwa saat ini retribusi dari parkir hingga bulan ini hampir memenuhi target. “Dan saya pastikan target tersebut akan segera kita penuh,” tandasnya. (Her)

Anda mungkin juga berminat