CBA Ungkap Dugaan Korupsi di Tiga Kementerian

158

JAKARTA (Garudanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut adanya potensi kerugian negara di tiga Kementerian.

Berdasarkan catatan Center of Budget Analysis (CBA) tiga Kementerian yang diduga telah terjadi penyimpangan anggaran antara lain, Kementerian BUMN,  Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, pada tahun 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Hanif Dhaikiri ini, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp340.1 juta untuk belanja perjalanan dinas, dan pengadaan BBM.

Untuk penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp106.5 juta.  Dan potensi kerugian negara sebesar Rp.106.5 juta ini disebabkan bukti pertanggungjawaban  tidak sesuai dengan kondisi rill sebenarnya.

Selain itu, pihamya juga menemukan adanya pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.233.6 juta.  Potensi kerugian negara ini disebabkan sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib atau kacau, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak lengkap.

Kemudian, pada tahun sama yaitu, tahun 2017, di Kementerian BUMN ada dua proyek yang di duga mengalami penyimpangan anggaran. Yang pertama, dua pengadaan proyek alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.965.4 juta, dan kedua pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.9 miliar.

“Dari dua proyek ini selain melakukan pemborosan anggaran, juga ditemukan potensi kerugian negaranya sebesar Rp.1 miliar,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya yang diterina garudanews.id, Senin, (24/9).

Uchok menyebutkan, potensi kerugian negara untuk pengadaan proyek alat tulis kantor  diperkirakan mencapai Rp171.1 juta, dan potensi kerugian negara untuk pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi sebesar Rp.854.6 juta.

“Munculnya potensi kerugian negara disebabkan pihak kementerian BUMN memilih perusahaan pemenang lelang dari perusahaan yang menawarkan harga yang tinggi dan mahal sehingga mengerus uang pajak rakyat,” ucap Uchok.

Lanjut dia, pada tahun 2018, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan juga ditemukan potensi kerugian sebesar Rp.422.1 juta dari proyek perbaikan atap/dek membran meseum Transportasi TMII dengan Harga Prakiraan Sendiri sebesar Rp.2 miliar

Modus dari potensi kerugian negara ini adalah dimana pihak Kementerian Perhubungan ‘Bermain’ dalan pengadan lelang, yang mana perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi sekali.

Untuk itu, pihaknya meminta KPK untuk mengusut proyek proyek seperti di tiga kementerian tersebut. hal ini dilakukan agar tiga kementerian bisa bersih dan dugaan anggaran haram tidak masuk ke pesta demokrasi, atau pilpres 2019 mendatang.

“Kami meminta KPK segera panggil saja di Kementerian Ketenagakerjaan Hanif Dhaikiri. Dan dari kementerian BUMN, panggil saja, orang yang bertanggungjawab seperti Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Kementerian BUMN, dan juga menjabat wakil Komisaris utama Bank Mandiri. Dan Juga memanggil  Hambra deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, dan juga menjabat sebagai Komisaris PT. Semen Indonesia,” bebernya.

Dua orang Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro  dan Hambra ini, kata dia, terlalu sibuk jadi komisaris sehingga pekerjaan utama mereka di Kementerian BUMN jadi terlupakan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara di Kementerian BUMN.

Sedangkan  di Kementerian Perhubungan, KPK diminta segera memanggil Mentari Budi Karya Sumadi.

“Sekaligus beliau harus diperiksa dalam kasus Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono yang sudah divonis pengadilan,” pungkasnya. (Red)

Anda mungkin juga berminat