Gaji GTK Terlambat, Pemkot Bekasi Tidak Konsisten Kepada Nasib Guru

89

BEKASI, (Garudanews.id) – Isu defisit APBD yang beberapa waktu mengemuka, semakin terlihat beberapa indikasi. Salah satunya ialah terlambatnya gaji Guru Tenaga Kerja (GTK) selama dua bulan terakhir. Namun, Wali Kota Bekasi, Rahmat Efffendi mengungkapkan keterlambatan gaji Guru Tenaga Kerja (GTK) Kota Bekasi, selama dua bulan ini, disebabkan adanya perubahan sejumlah kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kota Bekasi.

“Perubahan anggarannya kan sudah dilakukan tetapi waktunya sudah lewat. Karena, Undang-undang menyatakan bahwa perubahan anggaran itu harus dilakukan pada 30 September. Jadi kalau kata orang bekasi, perubahan anggaran itu tidak ‘aci’,” ungkap Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi kepada wartawan di Pemkot Bekasi, Senin (15/10).

Rahmat Effendi juga mengatakan bahwa Sesuai arahan Mendagri dan Dirjen Keuangan RI, Pemkot Bekasi diminta untuk melakukan pergeseran terhadap sejumlah anggaran.

“Kita ke Mendagri dan Dirjen BPKAD, dan diminta untuk melakukan pergeseran dan penjabaran terhadap keuangan tersebut. Hari ini SPM (Surat Perintah Membayar) sudah bisa diselesaikan, dan satu, dua hari lagi bisa dibayarkan,” katanya.

Nantinya, ditambahkan Pepen, Pembayaran gaji para GTK akan dilakukan melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing pegawai. Karena, saat ini seluruh sistem pembayaran dilakukan secara non tunai.

“Itu kan non tunai, jadinya akan di transfer melalui rekening bank,” ujarnya.

Selain itu, Pepen juga mengakui walau tidak secara langsung mengakatakan defisit, bahwa, stok keuangan daerah saat ini dinilai memprihatinkan. Meski tak menjelaskan secara rinci jumlah nominal di kas daerah tersebut, Pepen menyebut bahwa penyebab minimnya keuangan daerah akibat dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, yang tak tergali secara maksimal.

Sebab, menurut dia, APBD korelasinya terhadap potensi daerah yang digali melalui pajak dan retribusi daerah. Jika potensi pajak dan retribusi tersebut tidak digali maksimal, maka besar kemungkinan keuangan daerah bisa terjadi shotdown. Karena, adanya kebutuhan belanja daerah setiap bulan yang terus dikeluarkan.

“Untuk mengatasi (shutdown,red), potensi pajak reklame, piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sekitar Rp 400 miliaran, harus terus digali. Kemarin kalau saya tidak segera melakukan langkah-langkah maka anggaran kegiatan sepeti Kartu Sehat (KS), bisa shutdown,” ungkap dia.

Sementara itu, akibat keterlambatan pencairan gaji, sebanyak 3800 Guru Tenaga Kerja (GTK) mulai resah. Pasalnya, sejak bulan Agustus, September dan Oktober ini, Pemkot Bekasi belum mencairkan hak mereka sebagai tenaga kerja.

Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firmansyah, menilai Pemkot Bekasi, tidak transparan dan konsisten memperhatikan kesejahteraan para pegawainya khususnya GTK.

Menurut Firmansyah, alasan Pemkot Bekasi melakukan pergeseran anggaran dianggap sebuah alasan yang sulit dipahami. Sebab, sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menyatakan bahwa pencairan gaji GTK tinggal menunggu rapat pleno DPRD Kota Bekasi.

“Waktu itu kita diminta menunggu sampai rapat pleno dari DPRD. Setelah rapat pleno sudah dilaksanakan sampai sekarang gaji kita juga belum cair. Inilah yang kita anggap tidak transparan dan konsisten,” ungkap dia.

Dijelaskan Firmansyah, ada beberapa sumber pembiayaan tunjangan bagi para GTK yakni, dari belanja pegawai, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bekasi.

Hal itu tertuang dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOS pusat yang menyebutkan bahwa, tunjangan gaji GTK dialokasikan sebesar 15 persen dan 40 persen dialokasikan dari BOSDA, lalu sumber dana BOS itulah yang seharusnya dapat dicairkan terlebih dahulu, karena biayanya telah dialokasian selama dua belas bulan.

“Kita bingung, sebab jika alasan keterlambatan karena ada kendala pada belanja pegawai pada APBD 2018 mungkin bisa dimaklumi. Seharusnya, gaji GTK itu kan bisa dibayar dulu menggunakan dana BOS pusat dan daerah. Kan kalau ditanggulangi dulu dari dana BOS sekitar 700 sampai 1,2 juta, itu kan lumayan buat menutupi kebutuhan operasional kami,” ungkap Firmasnyah.

Ia juga khawatir akan adanya protes yang dilakukan oleh GTK imbas dari keterlambatan gaji tersebut. Protes yang nantinya akan menghambat proses belajar mengajar.

“Operasional kami dari mana? kalau sampai gaji kita tidak cair. Kalau seperti ini terus kan bisa mengganggu aktifitas belajar mengajar di sekolah,” pungkasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat