Kejaksaan Terus Dalami Kasus Dugaan Korupsi Tambak Penyaring

161

SUMBAWA (Garudanews.id) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus mendalami kasus dugaan korupsi pada proyek irigasi tambak di Penyaring. Pengerjaan irigasi tambak tersebut dikerjakan oleh PT Jaya Raharja dengan pagu dana dari APBN 6,8 Miliar pada tahun 2817. Ditemui diruang kerjanya Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Paryono menerangkan jika kasus dugaan korupsi tambak Penyaring terus didalami.

“Kita ribut ada Sub. Tapi di dalam beritanya itu tidak ada perjanjiannya. Makanya kita dibuat bingung. Tapi yang jelas kita dalami. Benar apa tidak masum dalam jenis apa dan seperti apa,”kata Kejari, Senin, (01/10).

Lanjut Kejari masalah tersebut orang jadi ribut. Karena ada yang Ngesub. Dan kalau memang pekerjaan tersebut di subkon, tentu harus ada perjanjiannya. Tapi. kata dia, hal ini harus dilihat.

“Misalnya keterangan dari Yoyo mengatakan berkerjasama dengan kontraktor dalam proyek tersebut. Dan tidak ada kontrak kerjasama. Jadi apa kah dia selaku pekerja atau pekerja atau Subkon semuanya masih akan terus didalami,” tandas Kejari.

Sementara itu terpisah Ketua FMPDP Irwansyah, Kejaksaan harus serius mengusut dugaan penyimpangan pada proyek jaringan irigasi tambak di Desa Penyaring.

“Terkait dengan fakta yang dilapangan saat turun bersama tim kejaksaan bahwa proyek pembangunan jaringan irigasi tambak masih sedang berlangsung. Sementara masa kontrak dan masa pemeliharaan sudah berakhir sekitar setahun lalu,” ungkapnya.

Tambah Ir hal tersebut juga ditambah lagi dengan keterangan yang disampaikan oleh mitra kerjasama Jaya Raharja Ricki, Yoyok dan Iwan beserta bukti tambahan yang kami sampaikan yang semuanya berada ditangan kejaksaan.

“Bersarkan dengan fakta dan bukti- bukti yang ada di pihak kejaksaan saat ini sudah seharusnya menetapkan kepala BWS NT 1 selaku KPA, PPK, dan rekanan tersebut sebagai tersangka,”katanya.

Sambung Irwan, dirinya meminta kepada Kejaksaan jangan sampai ada kesan bahwa setiap laporan yang masuk terkait BWS mersa kebal hukum.

Sementara ketua LBH Samawa Kusnaini mengatakan sebagai bagian dari masyarakat Penyaring mendukung penuh Ketua FMPDP.

“Kami meminta Kejaksaan Negeri sumbawa untuk serius mengusut tuntas praktek dugaan KKN dalam proyek pembangunan jaringan irigasi tambak desa penyaring yang menelan anggaran Rp 6,89 miliar,” katanya. (Her)

Anda mungkin juga berminat