Data Ekonomi Empat Lembaga Kerap Berbeda, Beginilah Saran Ekonom

84

JAKARTA (Garudanews.id) – Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy mengungkapkan adanya fenomena perbedaan data ekonomi terutama persoalan pangan yang terjadi saat ini.  Dimana, empat badan penyimpanan konsumsi masyarakat memiliki data yang berbeda. Seperti, antara  Kementrian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Biro Pusat Statistik dan Ketahanan Pangan.

Dengan perbedaan data yang dimiliki oleh keempat lembaga tersebut, Noersy menyebut adanya celah bermain-main dengan impor.

Lebih lanjut Noersy mengatakan, persoalan kesimpangsiuran data, bukan saja dialami pemerintahan saat ini. Pemerintahan sebelumnya juga mengalami nasib yang sama. Saat itu di era SBY mendirikan lembaga  yang memberantas kemiskinan.

Segaligus menentukan besaran konsumsi berasnya. Yang kemudian munculah beras miskin (Raskin). Namun data yang dimiliki beberapa lembaga tidak sinkron. Kemudian program tersebut dilanjutken pemerintahan Jokowi dengan beras sejahtera (Rastra)

Sayangnya, pemerintah seolah tidak belajar dari masa lalu dari persoalan data. “Itu sebenarnya masih menggambarkan angkanya berbeda beda, baru setelah ada keributan, orang baru mencoba konsolidasi,” ungkap Noersy saat dialog pagi dengan salah satu radio swasta, kemarin.

Noersy menuturkan, pemerintah saat ini masih berpatokan pada data BPS.

Sementara itu, cara mengukur angka produksi itu sangat bias. Sehingga posisinya tidak jelas. Padahal dengan menggunakan satelit, data yang dimiliki bisa akurat. Dan hal ini terlebih dahulu telah dipraktikkan oleh militer dalam melakukan pemetaan tanah.

“Untuk itu saya tengah mengusulkan penggunaan satelit. Karena dengan menggunakan teknologi tersebut, kita bisa mengetahui persis kebutuhan yang ada. Jadi sulit untuk dibohongi,” saran ekonom senior ini.

Sementara itu, beberapa pekan ini, lanjut Noersy, BPS baru diakui sebagai bahan rujukan. Maka baru diketahui bahwa beras harus ada impor.

Menurutnya, kalau perekonomian di satu  negara, tergantung pada impor, maka yang terjadi akan melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan.

“Ketidakadilan terjadi, apa artinya? kalau kita terjemahkan secara micro, memang ada yang disebut dengan  imporasiametri, yang menjadi masalah bagi sejumlah orang.  Kemudian menjadi transaksi di pihak-pihak tertentu. Misal marginnya berapa, harga besarnya berapa yang bisa diperoleh kelompok itu,” pungkasnya. (red)

 

 

 

 

Anda mungkin juga berminat