Perda Syariah Ditolak PSI, MUI Sumbar Bereaksi

102

PADANG (Garudanews.id) – Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Barat Buya Gusrizal mengharamkan umat Islam memilih pemimpin yang menolak Perda Syariah. Hal itu dikatakan Buya  menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Solideritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menolak undang-undang ataupun peraturan daerah yang bernuansa agama tersebut.

“Bila berita itu benar adanya, maka dengan berserah diri kepada Allah, saya Gusrizal Gazahar menyatakan kepada seluruh umat Islam di negeri ini khususnya di Ranah Minang: Haram hukumnya memilih partai dan siapa pun yang diusung oleh partai tersebut,” kata Gusrizal melalui akun media sosial miliknya baru-baru ini.

Melalui akun medsosnya Buya mengungkapkan, bahwa tahun 1997 ia pulang dari Mesir dan langsung terjun berjuang di medan dakwah dengan cara-cara yang sah menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia.

“Membuat peraturan daerah (PERDA) yang bermuatan syari’at Islam adalah di antara langkah yang kita coba untuk menghidupkan nilai-nilai akhlaq di tengah bangsa ini,” katanya.

Perjuangan yang panjang dan berat semenjak dari Solok terus berjalan sampai hari ini, sudah dua puluh satu (21) tahun.

“Mata kepala saya melihat perubahan ke arah yang baik dan tak ada umat lain yang dirugikan karena perda-perda tersebut, bi idznillah. Tidak pula ada aturan dan undang-undang yang dilanggar,” ujarnya.

Semua itu dilakukan karena kecintaan kepada Allah swt dan Rasulullah saw yang diwujudkan dengan membangun jiwa anak Bangsa ini. Semuanya dilakukan, tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, terkait dengan imbauan  Ketua MUI Sumbar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni angkat bicara.

Juli menyatakan apa yang disampaikan Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam pidato saat memperingati hari jadi PSI beberapa waktu lalu itu adalah sebuah manifesto politik PSI yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut Raja, pihaknya tidak akan ambil pusing dengan imbauan tokoh agama di Ranah Minang tersebut.

“Kami sangat menghormati beliau, dan kami sangat menghargainya. Tapi bagi kami, pernyataan Ketua Umum PSI itu adalah sebuah manifesto politik yang tidak bisa ditawar,” kata Juli Selasa (20/11)

Ia menambahkan, pihaknya sama sekali tidak akan mengubah keputusan partainya yang menolak undang-undang ataupun peraturan daerah yang bernuansa agama tersebut. Menurutnya, keputusan itu adalah suatu hal yang paling penting bagi pergerakan partainya.

“Dan bagi kami ini bagian dari pendidikan politik di luar masalah elektoral. Dan kami percaya di luar sana masih ada anak-anak muda yang menginginkan toleran, anak muda yang tidak dikotak-kotakkan oleh latarbelakang premodial kita. Kami tetap optimis bahwa PSI akan tetap mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok muda yang rasional,” ujarnya.

Anda mungkin juga berminat