Syarat Usia CPNS Dibatasi, Tenaga Honorer Tagih Janji Jokowi

179

JAKARTA (Garudanews.id) –  Ribuan tenaga honorer K2 mengaku kecewa atas keluarnya  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018 mengatur syarat administrasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II berusia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018, hal itu dinilai akan menjadi masalah baru.

Pasalnya, banyak tenaga guru honorer yang telah mengabdi hingga belasan tahun yang berharap agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pupus sudah.

Arif Rahman, salah satu honorer K2 asal Jawa Tengah mengaku merasa terdzolimi atas keluarnya peratuaran tersebut. Menurutnya, janji pemerintah pada awal kepemimpinan Jokowi dinilai sebagai pemanis belaka, atau sebatas pencitraan.

“Kami telah mengabdi menjadi guru di sekolah negeri ini sudah belasan tahun. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, sudah barang tentu sudah tidak ada harapan lagi. Kalau saya mau berkarir di tempat lain atau menjadi wira usaha posisinya tidak seperti ini.Sementara di masa usia produktif saya selama ini banyak diabdikan sebagai tenaga guru honorer. Jujur saja saya sangat kecewa. Padahal awal kepemimpinan pak Jokowi pernah berjanji akan mengangkat tenaga guru K2 tapi nyatanya janji tinggal janji,” keluh Arif kepada garudanews.id, Senin (12/11).

Arif pun berharap agar pemerintah mengkaji ulang adanya Permen tersebut. Karena bukan hanya mengamputasi dirinya sebagai tenaga guru honorer. Akan tetapi masa depan keluarganya belum jelas. Karena gaji yang didapat dari tenaga guru nonorer tidak sebanding dengan biaya hidup yang dikeluarkan seharari-hari.

“Apalagi, saat ini harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Semnatara bila saya mau berjualan warungan, lingkungan saya sudah dikelilingi oleh minimarket modern. Sepertinya kondisi saat ini masyarakat miskin kian tertindas,” ujarnya kesal.

Dimana sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan mengangkat tenaga honorer K2. Janji mantan Wali Kota Solo itu yang tertuang dalam piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara merupakan usulan dari Anggota Komisi IX DPR RI, yang juga politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

“Aku yang buat piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara yang” kata Rieke, Selasa (09/02/16) silam.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya, yang sudah menjadi bagian dari perjuangan ini. Namun saya menyadari semua komitmen yang saya sampaikan, tak mungkin bisa dijalankan, jika kita tidak memenangkan Pilpres 2014,” kata Jokowi dalam piagam tersebut

Sebelumnya, Kepala Biro Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, aturan batasan usia tersebut hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah.

“Bagi mereka yang kurang dari 35 tahun, dipersilahkan ikut tes. Dan tidak ada perbedaan dengan yang fresh graduate. Tapi bagi mereka yang di atas 35 tahun, pemerintah pusat dan daerah sedang mengkaji-kaji, enaknya bagaimana,” ujar dia baru-baru ini.

Meski begitu, dia tak sependapat bila UU soal batasan umur CPNS itu harus kembali dirombak ulang. Hal itu sebab menurut dia tidak menyelesaikan masalah.

“Mau minta berapa? Karena batasannya di undang-undang  35 tahun. Kalau dinaikan jadi 40 tahun, bagaimana yang 40 tahun ke atas? Ada loh honorer yang usianya sampai 50 tahun. Jadi itu enggak solving problem,” urai dia.

Selain itu, lanjutnya, ia menyayangkan bila negara harus mempekerjakan CPNS yang sudah lanjut usia. Lantaran secara perhitungan, CPNS di atas 40 tahun mungkin hanya mendapat sedikit uang pensiun, atau bahkan tak menerimanya sama sekali. “Ya memang harus begitu (batasan usia bagi CPNS), dunia ini enggak adil. Seleksi kompetisi itu natural. Itu begitu sejak ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu,” kata dia. (Edr)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat