Ungkapan Sontoloyo dan Genderuwo Sangat Tidak Mendidik

143

JAKARTA (Garudanews.id) – Dalam beberapa pekan belakangan ini publik disuguhkan dengan ungkapan diksi yang tidak produktif seperti kata sontoloyo, genderuwo, kecebong dan istilah lain yang dinilai tidak memberikan edukasi kepada masyarakat.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengungkapkan kalau dilihat dari perpektif rakyat, istilah-istilah yang muncul dari kedua kubu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tersebut sangat tidak bermanfaat.

Menurutnya, konsep istilah yang dimunculkan kedua pasangan itu sangat tidak baik, utamanya bagi masyarakat. Sejatinya mereka menawarkan program dan gagasan kepada rakyat, bukan malah sebaliknya membuat istilah yang tidak mengedukasi kepada publik.

“Dengan munculnya istilah-istilah tersebut memang dapat menguntungkan paslon dari sudut popularitas. Paling tidak mereka diperbicangkan. Baik itu di sosial media maupun ditengah masyarakat,” ungkap Emrus kepada garudanews.id,  Rabu (14/11).

Namun demikian seharusnya para paslon lebih fokus kepada program yang terukur sesuai dengan interval waktu tertentu. Seperti tahun pertama tahun kedua dan tahun ketiga. Tapi apakah akan berkorelasi dengan akseptabilitas dan quizenable.

“Kalaupun berkorelasi dengan elektabilitas menurut saya justru yang lebih baik adalah menawarkan program dan sekaligus memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Sehingga tidak menghabiskan energi kita dalam perbincangan dalam konsep yang sifatnya sangat remeh temeh,” ujar Direktur EmrusCorner ini.

Emrus menyebutkan,  munculnya istilah-isltilah diksi sebagai proses dari dialektika diantara kedua kubu paslon tersebut. Misalnya, munculnya istilah sontoloyo yang diungkapkan Joko Widodo.

“Pak Jokowi memunculkan gagasasan tersebut, karena memang ditengah masyarakat ada fenomena yang tidak baik ditengah masyarakat. Misalnya adanya politik adudomba,memfitnah yang dinilainya dapat berpotensi memecah belah bangsa. Maka perilaku tersebut diistilahkan sebagai politik sontoloyo, meski istilah tersebut sangatlah tidak produktif bila ditujukan kepada seseorang. Karena sama dengan merendahkan,” tuturnya.

Dia pun mengungkapkan adanya istilah genderuwo, karena istilah tersebut dikonotasikan menakut-nakuti. Misalnya, rakyat Indonesia 95 persen hidup pas-pasan. Artinya 95 persen masyarakat berada di kelas bawah. Padahal rakyat Indonesia saat ini berada dikelas atas, menegah dan bawah. Kalau 95 persen di kelas bawah, sudah barang tentu kesenjangannya sangatlah tajam.

“Bukankah istilah ekonomi pas-pasan yang dimaksudkan itu genderuwo, yang artinya hanya menakut-nakuti. Tapi jauh daripada itu kami menyarankan adanya suatu kesepakatan antar elit politik untuk melakukan time out dan merenungi perilaku komunikasi politik yang belakangan ini menimbulkan kegaduhan, agar dievaluasi. Sehingga waktu yang satu minggu yang digunakan politisi, paslon dan caleg dapat fokus terhadap program, gagasan dan idenya,” ucapnya.

Untuk itu, jelang pelaksanaan debat publik kedua paslon presiden dan wakil presiden, ia menyarankan agar dibentuk kepanitiaan. Seperti dibuat aturan yang tidak bisa menggunakan kata-kata yang merendahkan posisi kedua palon satu dengan yang lain. Kemudian tidak menggunakan diksi-diksi yang tidak berbasis data.

Lebih lanjut, Emrus menyarankan paslon menawarkan data statistik,dan kwantitatif dalam debat publik mendatang.

“Daripada menggunakan diksi yang tidak mendidik, untuk itu, paslon dibatasi pada perdebatan pada level program. Misalnya akan menawarkan pendapatan perkapita rakyat Indonesia, dari tahun pertama kedua dan seterusnya. Selanjutnya memerangi angka pengangguran, akan mengurangi tiap tahunnya berapa persen. Kalau debat berbasis data itu terjadi, kami nilai ini sangat produktif,”pungkasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat