Sejumlah RS Putus Kontrak Dengan BPJS, Pemerintah Dituding Tidak Transparan

134

JAKARTA (Garudanews.id) – Sejumlah rumah sakit (RS) di berbagai daerah ramai-ramai menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, menyebut kondisi ini terjadi bukan karena defisit keuangan.

Oleh karena itu, dia membantah anggapan yang mengaitkan pemutusan kontrak RS dengan defisit BPJS Kesehatan. “Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya,” kata Iqbal melalui keterangan tertulis, Jumat (4/1).

Menanggapi persoalan tersebut, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengklarifikasi soal pemutusan kontrak kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan beberapa rumah sakit.

Sebab, saat ini terjadi kesimpangsiuran di masyarakat terkait polemik tersebut.

“Saya minta agar Kemenkes segera melakukan upaya klarifikasi terkait dengan masalah ini. karna bagaiamanapun jg pelayanan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak. terutama masyarakat miskin yang selama ini merasa tertolong dan dibantu oleh adanya program BPJS kesehatan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.

Menurut dia, seharusnya Kemenkes memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Selanjutnya, Kemenkes juga harus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan perihal kabar tersebut.

“Saat ini kan ada dua pendapat, pendapat yang pertama disampaikan oleh pihak RS bahwa mereka memutus kontrak dimana ada yang berasumsi bahwa putus kontrak itu diakibatkan karena ketidak sanggupan BPJS untuk mebayar katakanlah hutang dari BPJS kesehatan kepada pihak RS tersebut,” katanya.

“Sementara di lain, pihak BPJS Kesehatan barusan menyampaikan pemutusan kontrak itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pembayaran, mereka mengatakan masih bisa untuk membayar hanya saja ini terkait dengan masalah akreditasi RS,” tambahnya.

Untuk meluruskan persoalan ini, kata Saleh, Komisi IX akan memanggil Kemenkes, BPJS dan pihak rumah sakit yang bersangkutan untuk mendengarkan akar persoalannya.

“Setelah masa reses itu habis atau setelah tanggal 7 ini komisi IX akan mengadakan rapat internal untuk melihat urgensi memanggil pihak-pihak terkait terutama kemenkes, BPJS dan perhimpunan RS membawahi organiasasi RS yang ada,” kata politikus PAN itu.

Terpisah, Herman (42) warga Kota Bekasi yang juga pengguna BPJS mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintahan Jokowi khususnya terkait dengan carut-marut BPJS yang dinilai tak kunjung selesai.

Herman menuding ada ketidak beresan dalam pengelolaan dana BPJS. Bahkan ia menduga dana tersebut digunakan tidak seauai dengan peruntukannya.

“Ya, bisa jadi untuk membangun infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan untuk kepentingan pencitraan jelang pemilu 2019,” ujar Herman kepada garudanews.id. Sabtu (5/1).

Herman mengaku selalu disiplin dalam membayar iuran BPJS. Namun ia merasakan ada keanehan dalam pengelolaannya.

“Seperti ada beberapa Rumah Sakit yang memutus kerja sama dengan BPJS. Saya kira karena persoalan pembayaran. Kalau lancar saya kira tidak masalah. Di sisi lain Dirut BPJS mengklaim tidak terjadi defisit. Lantas yang benar mana,” tanya Herman.

Untuk itu dirinya meminta agar pemerintahan Jokowi lebih terbuka terkait dengan persoalan BPJS. (Edr)

Anda mungkin juga berminat