Buntut dari OTT Ketum PPP, Ruangan Menteri Agama dan Sekjen Disegel KPK

77

JAAKARTA (Garudanews.id) – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menyegel ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan.

“Yang pasti begini ketika tim KPK datang ke Kemenag kan salah satu ruangan yang disegel itu kan ruangan sekjen dan ruangan menteri, dua itulah setidaknya yang disegel,” kata Febri di Jakarta pada Sabtu (16/3).

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di satu hotel di Surabaya pada Jumat (15/3) pagi sekitar pukul 07.50.

Selain Rommy, KPK juga mengamankan llima orang lainnya termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Dinas Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi, pihak swasta Agtaria Adriana.

Sedangkan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan datang ke KPK pada Jumat malam, sebelum Rommy tiba di gedung KPK dari Surabaya.

“Kemarin sekitar pukul 20.00 Sekjen Kementerian Agama datang ke kantor KPK karena sebelumnya kan ada beberapa ruangan di Kemenag yang disegel ada kebutuhan klarifikasi, tapi apa yang diklarifikasi tentu saya belum bisa sampaikan ya,” tambah Febri

Rommy diamankan karena diduga menerima uang untuk pengaturan jabatan di Kemenag.

“Pokok perkaranya itu kan terkait dengan pengisian jabatan ya pengisian jabatan pimpinan tinggi. Pimpinan tinggi ada beberapa lapis, di bawah pimpinan tinggi bisa di pusat bisa di daerah misalnya kalau di daerah. Kalau di daerah kan ada Kanwil atau jabatan-jabatan yang lain,” ungkap Febri.

KPK juga menyita uang dalam mata uang rupiah pada OTT tersebut.

“Yang disita seratusan juta yang diamankan di lokasi dalam bentuk mata uang rupiah,” ungkap Febri.

KPK akan melakukan konferensi pers (konpers) mengenai status hukum Rommy pada hari ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Pengamat komunikasi publik Dr Adi Suparto menilai penyegelan ruangan menteri agama merupakan kewenangan KPK, untuk itu ia meminta kepada publik dapat menghormati proses hukum yang tengah di kembangkan lembaga anti rasuah tersebut terkait dengan OTT keua umum PPP Romahurmuziy dan sejumlah pejabat Kemenag atas dugaan suap jual beli jabatan.

“Tentunya, kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Namun demikian kami merasa prihatin terkait dengan dugaan praktik kotor yang tengah menggegerkan publik ini,” ujar Adi kepada garudanews.id, Sabtu, (16/3) petang.

Selain itu, Adi juga berharap agar kasus yang sangat memalukan di sebuah kementerian yang membidangi masalah agama itu merupakan kasus terakhir.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, KPK juga harus mengusut pelaku lain soal dugaan suap jual beli jabatan.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan menteri agama, KPK juga harus segera mengumumkan. Jangan sampai publik berasumsi lain,” pungkasnya. (TS/Red)

Anda mungkin juga berminat