OTT KPK, Febri: Tidak ada anggota DPR

224

JAKARTA (Garudanews.id) – omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa tidak ada anggota DPR RI yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3).
“Dari tujuh orang yang diamankan dan dibawa ke kantor KPK tidak ada anggota DPR RI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/3/2019)

Untuk diketahui, KPK total mengamankan tujuh orang dalam OTT tersebut, dari unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi.

“Jadi, dari tujuh orang tersebut unsurnya adalah dari direksi BUMN kemudian pihak swasta dan ada satu orang pengemudi atau ‘driver’ yang dibawa ke kantor KPK,” ungkap Febri seperti dikutip Antara.

KPK menduga telah terjadi transaksi atau dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk menggunakan kapal.

Selain itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS serta satu unit mobil dalam OTT tersebut.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Pupuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3) terkait distribusi pupuk.

“Transaksi ini atau dugaan penyerahan uang tersebut itu diindikasikan terkait dengan distribusi pupuk yang menggunakan kapal,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah distribusi pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi.

“Saya belum dapat informasinya tetapi yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta. Diduga transaksi yang terkait dengan itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, KPK total mengamankan tujuh orang, terdiri atas unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi.

“Tentu saja pihak-pihak yang diamankan ini adalah mereka yang terkait dengan distribusi produksi dan distribusi pupuk tersebut,” ucap Febri.

KPK sangat menyayangkan jika dilihat dari objeknya tersebut terkait dengan distribusi pupuk.

“Jadi, jika ada transaksi di sana tentu saja kepentingan yang lebih besar untuk distribusi pupuk ini kemudian terganggu,” kata dia. (Ant/Red)

Anda mungkin juga berminat