Pegawai Honorer K2: Enggan NIP PPPK, Maunya PNS

98

JAKARTA (Garudanews.id) – Langkah maju Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sudah membahas penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) rupanya tidak membuat seluruh honorer K2 bahagia. Mereka tidak menginginkan NIP PPPK tapi PNS.

“Tidak mau dengar PPPK. Kami maunya NIP PNS,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN, Senin (25/3).

Eko menegaskan PPPK bukan untuk honorer K2 dan mestinya pemerintah tahu. Kalau PPPK untuk honorer K2, seharusnya yang sudah PNS dibatalkan juga.

“Kalau K2 hanya PPPK, ya mestinya semua PPPK. Bukan ada yang PNS, ada PPPK. Kalau dibilang tidak memenuhi syarat, itukan aturan dibuat-buat sesuai kebutuhan pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan Eko, Korwil PHK2I Sulawesi Selatan Sumarni Azis menyatakan NIP PNS harga mati bagi honorer K2. Andai 2012 pemerintah tidak mengunci penyelesaian honorer K2 sampai 2014, nasib mereka tidak terombang-ambing.

“Katanya mau mengangkat kesejahteraan honorer K2. Kok dijadikan PPPK yang statusnya rentan dipecat. Kalau mau kan diangkat PNS,” tandasnya.

Berbeda dengan Sumarni maupun Eko, Korwil PHK2I Ahmad Saefudin malah sangat berharap NIP PPPK. Guru honorer di SMP Negeri Boyolali ini lebih berpikir realistis. Daripada menunggu status PNS yang belum tahu kapan realisasinya, lebih baik menjadi PPPK.

“Lebih baik jalani apa yang ada dulu sembari tetap berjuang mendapatkan status PNS,” tandasnya.

Meski pengumuman hasil tes PPPK belum dilakukan, tapi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah membahas proses penetapan NIP. Rapat sudah dilaksanakan Jumat, 21 Maret dengan seluruh kepala Kantor Regional BKN.

Deputi Bidang Mutasi BKN Aris Windiyanto mengatakan, rapat tersebut sekaligus untuk persiapan penetapan NIP PPPK. Sayangnya Aris tidak membocorkan kapan pengumumannya dilakukan.

Anda mungkin juga berminat