KS-NIK Bukan Hanya Untuk Warga Miskin

340

BEKASI, (Garudanews.id) – Menanggapi komentar anggota dewan kota Bekasi dari Fraksi PKS, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar Dialog Publik. Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Kepala Dinas Kesehatan Tanti Rohilawati berlangsung di Griya Wulansari, Kamis (23/05).

Fraksi Golkar sebagai partai pengusung KS, fraksi PKS, ketua GMNI Kota Bekasi Nalason, Aktivis Perempuan Nyimas Sakuntala Dewi dimoderatori oleh Maha Jesada.

“Ks saya kira sudah final, itu ada suatu kebutuhan yang diperlukan oleh warga masyarakat, dan masyarakat sudah mengapresiasi di berbagai media sosial bahwa Ks diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Wakil Walikota Tri Adhianto, di Griya Wulansari Kamis (23/05).

Ditambahkan Wakil Walikota bahwa KS-NIK diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat di Kota Bekasi yang notabene pembayar pajak.

“Karena bukan masalah mampu atau tidak mampu, ini masalah kewajiban, ini masalah bahwa warga kota Bekasi mempunyai hak karena dia sudah memberikan pajak untuk kota Bekasi,”

Diketahui, pengguna KS-NIK saat ini mencapai 660 ribu KK, dikatakan Tri dalam layanan KS-NIK ialah dalam segi pelayanan yang masih pada kelas 3.

“Nah batasan tidak mampunya adalah kita membatasi hanya untuk pelayanan kelas tiga, untuk kelas berikutnya tidak bisa kita lakukan upgrade,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Roholawati ditemui ditempat yang sama menuturkan hal yang sama dengan Wakil Walikota bahwa semua warga kota Bekasi berhak mendapatkan pelayanan dari KS-NIK.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati saat memaparkan penggunaan KS-NIK pada kegiatan Dialog Publik yang dihelat GMNI kota Bekasi di Griya Wulansari, Kamis (23/05)

“Dua-duanya bisa mendapatkan jaminan dari pemerintah karena ini sebagai pemenuhan dasar bagi masyarakat khususnya yang miskin atau yang kaya yang penting intinya di kelas tiga,”kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati.

Seperti diketahui, KS-NIK menelan biaya 15 Miliar rupiah perbulan, dikatakan Tanti bahwa wacana integrasi KS dengan BPJS kurang tepat.

“Kalau saya balik, mau integrasi atau KS, jelas terus KS,” tandasnya.

Dalam kegiatan Dialog Publik yang digagas oleh GMNI kota Bekasi tersebut juga dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan sesi tanya jawab dengan para peserta dari mahasiswa dan perwakilan Ormas.(Mam)

Anda mungkin juga berminat