Bawaslu Jatim Limpahkan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu Probolinggo

216

PROBOLINGGO, (Garudanews.id) – Bawaslu Jawa Timur melimpahkan kasus dugaan pengelembungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nakal  ke Bawaslu Kabupaten Probolinggo atas laporan pengaduan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib menyampaikan, pihaknya sudah menerima pelimpahan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim pada Minggu (12/5).

“Kami audah menerima pelimpahan pelaporan dari Bawaslu Jatim yang merupakan laporan dari Tim Pemantau LIRA Kabupaten Probolinggo,” ucapnya.

Meski demikian pihaknya belum bisa menindaklanjuti kasus dugaan penggelembungan suara yang disinyalir menguntungkan salah satu calon legislatif (Caleg) Provinsi Jawa Timur, karena belum ada laporan secara tertulis dari LSM LIRA.

“Hingga saat ini kami masih menunggu laporan secara tertulis dari LSM LIRA, baik itu melalui e-mail maupun surat, dengan adanya laporan secara tertulis kita akan lakukan klarifikasi dan kajian di Bawaslu. Apakah nanti ada unsur pidana atau hal lainnya. Kalau ada unsur pidana, tentu kita akan bahas bersama Gakkumdu,” terang Qorib, Selasa, (14/5).

Bupati LIRA Probolinggo Samsuddin  menyesalkan atas pelimpahan ke daerah. Pihaknya mendesak agar Bawaslu Jatim kembali mengambil alih penanganan kasus, karena menurutnya pelanggaran yang dilakukan 3 PPK sangat mencoreng demokrasi.

“Kami minta proses tetap di Bawaslu Jatim, karena yang kami persoalkan ini terkait caleg tingkat provinsi. Kurang tepat jika diperiksa oleh Gakkumdu Kabupaten Probolinggo, mestinya diproses di Gakkumdu setingkat Polda,” ujar Bupati LIRA Probolinggo.

Menurutnya,  jika ada yang mencederai demokrasi pihaknya  akan melaporkan sampai tuntas sesuai dengan komitmen LIRA dari awal, laporan atas dugaan penggelembungan hasil suara tersebut sangat jelas menyalahi UU No.7 tahun 2017 Tentang pemilu.

“Jika ada satu suara yang dihilangkan dengan sengaja sehingga yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan suaranya maka ancamannya pidana 4 tahun penjara dan denda maksimum 48 juta. Karena ini menyangkut nasib Bangsa dan Negara proses atas laporan ini tetap akan dikawal sampai tuntas,” tegasnya. (HNN)

Anda mungkin juga berminat