Delapan Partai Tolak Tandatangani Rekapitulasi KPU, Betty Terancam Dilaporkan ke DKPP

241

JAKARTA (Garudanews.id) – Delapan Ketua Partai yang tergabung dalam koalisi Bidakara menuding Pemilu Legislatif 2019 di DKI Jakarta banyak persoalan. Bahkan empat dari delapan ketua partai sudah menandatangani surat kuasa untuk melakukan langkah hukum dan pelaporan ketua KPU DKI, Betty Epsilon Idroos ke DKPP dan Bawaslu.

Hal itu dikarenakan 8 parpol, yakni Gerindra, Hanura, PPP, Perindo, PKB, Golkar,Nasdem dan Berkarya menolak menandatangani hasil rekapitulasi KPUD DKI yang sudah berakhir Jumat (17/5) malam.

Adalah tim hukum koalisi Bidakara, Yupen Hadi yang mengungkapkan akan dilakukannya pelaporan pada Senin (20/5) ke DKPP dan Bawaslu. Agar ada sanksi terhadap para penyelenggara pemilu 2019. Rencananya ketua KPU RI dan tingkat kota pun tidak luput dari pelaporan tersebut.

“Total ada delapan partai yang menolak untuk tandatangan. Namun yang sudah memberikan surat kuasa pada saya, sudah ada empat ketua partai, yakni Pak Sangaji (Ketua DPD Hanura DKI), M Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI), Abdul Aziz (Ketua DPW PPP) dan Sahrianta Tarigan (Ketua DPW Perindo DKI). Empat ketua partai lainya kemungkinan akan menyusul untuk mendatangani surat kuasa tersebut,” ujar Yupen Hadi dalam keterangannya kepada kepada harnasnews, Sabtu (18/5).

Menurutnya, buntut dari karut-marut pelaksanaan pileg di Jakarta hilangnya potensi kursi dari masing-masing partai.

Apalagi kuat dugaan terjadi penggelembungan dan penggeseran suara dalam penghitungan di tiap tingkatan.

“Gerindra menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi pilpres dan pileg disemua tingkatan. Kita menduga adanya penggelembungan suara dan kecurangan lainya dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019. Gerindra menemukan 4000 suara hilang di Jakut. Dan itu berpotensi pada wilayah lainnya. Gerindra akan melanjutkan persoalan hilangnya suara hingga ketingkatan MK,” ujar wakil ketua DPD Gerindra DKI, Sulhi.

Ketua OKK DPD Gerindra DKI, Syarief memprediksi potensi kehilangan suara Gerindra yang cukup besar dari sejumlah persoalan yang ada dalam pelaksanan pileg 2019.

Dari hitungan internal partainya, Gerindra memiliki potensi mendapatkan 30 kursi di DPRD DKI.”Kalau tahapan dilakukan akuntabel dan transparan. Gerindra berpotensi mendapatkan 30 kursi DPRD DKI,”tukas ketua Komisi A DPRD DKI itu. (HNN)

Anda mungkin juga berminat