KSOP Tenau Kupang Bantah Sejumlah Keagenan Kapal Tidak Miliki Izin

713

KUPANG (Garudanews.id) – Mencuatnya kabar bahwa sejumlah keagenan kapal di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) belum mengantongi izin, sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No. 11/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal,  dibantah otoritas pelabuhan Lontar Tenau, Kupang.

Kepala Tata Usaha Pelabuhan Tenau Kupang, Sangaji mengaku bahwa pihaknya yang sering memberikan rekomendasi untuk proses perizinan dari Badan Perizinan Satu Pintu di Kantor Gubernur.

Padahal informasi dihimpun media ini, biasanya yang mengeluarkan persyaratan keagenan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Namun anehnya, Ia mengaku sejak menjabat setahun lalu sering membuat rekomendasi untuk perusahaan.  Namun dia tidak ingat total berapa perusahaan yang di rekomendasi.

“Saya sudah menjabat KTU selama setahun, saya sering meneken rekomendasi, tetapi yang mengeluarkan izin dari Badan perizinan alamatnya dekat kantor yang urus BPKB,” katanya, Selasa (30/4).

Seperti diberitakan sebelumnya,  Kabag Organisasi dan Humas Dirjen Perhubungan Laut Kemehub Bambang Sutrisna, mengungkapkan apabila suatu kapal asing berlabuh di Indonesia maka perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut harus menunjuk perusahaan lain. 

Halitu ditujukan untuk mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan dimaksud.

Kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau laut nasional selama berada di Indonesia, dinamakan usaha keagenan kapal.

Sebelumnya, kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL dan harus memiliki kapal sebagai salah satu intstrumennya. Kini menggunakan Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK,) keagenan kapal tidak harus memilik kapal.

PM 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perusahaan nasional keagenan kapal wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Laut jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal asing dan kapal berbendera nasional yang diageninya selama berada di Indonesia. Keagenan kapal berhak menerima pembayaran dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan.

“Jika perusahaan keagenan kapal dimaksud melanggar ketentuan yang telah disepakati maka dapat dikenai sanksi. Antara lain secara administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin oleh Dirjen Perhubungan Laut,” katanya.

Diketahui, Penggunaan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) bagi pengusahaan keagenan kapal dianggap tidak lagi bisa dipertahankan.

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Peraturan Menteri tersebut telah diundangkan pada tanggal 28 januari 2016 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Dance)

Anda mungkin juga berminat