PKB Tak Setuju Pembentukan Tim Hukum Nasional Usulan Wiranto

354

JAKARTA (Garudanews.id) – Wacana Menko Polhukam Wiranto akan membentuk Tim Hukum Nasional terkait aksi meresahkan pascapemilu mendapatkan penolakan partai pendukung koalisi Jokowi-Maruf.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, situasi saat ini belum memerlukan pembentukan Tim Tim Hukum Nasional. Menurutnya, proses hukum yang ada sudah sangat bagus.

“Nggak perlu lah tim hukum nasional.  Mekanisme yang ada saja atau tim pencari fakta mekanisme yang ada saja. Mekanisme yang sudah dibikin oleh regulasi saja. Menurut Fraksi PKB begitu saja, jadi jangan berlebihan lagi, ada satu institusi yang justru memancing,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5).

Walaupun Wiranto menjabat sebagai Menkopolhukam, menurut Cucun, belum tentu usulannya diterima oleh DPR.

“Karena kalau urusan Pemilu, kita sudah protect dalam undang-undang Pemilu.  Itu ada tahapan lembaganya, penyelenggaranya. Jangan down-grade lembaga yang sudah ada,  Bawaslu, KPU dan DKPP.  Kalau perselisihan dari hasil (pemilu), kita ada MK. karena itu sudah complicated dalam undang-undang pemilu sendiri,” papar dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu. Dia menilai, pascapemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum. Karenanya, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil.

“Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum nasional. Yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto. (Han)

Anda mungkin juga berminat